BORNEONEWS, Sampit - Sekretaris Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Hero Harapanno Mandouw menegaskan agar sekolah tidak mencari celah untuk menabrak aturan saat penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Dikatakan Hero saat rapat dengar pendapat di DPRD Kotim bersama Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, dan pihak Komite di DPRD, Senin (10/7/2017), dalam PPDB tidak ada lagi istilah uang pembangunan maupun biaya daftar ulang.

"Termasuk mewajibkan peserta didik membeli seragam sekolah, kecuali pakaian khusus batik dan olahraga," kata Hero.

Jangan sampai, menurut Hero, adanya pungutan yang dilakukan mengarah pada pungutan liar. Itu yang tidak mereka kehendaki, karena mengarah pada tindak pidana dan bersekuensi terhadap hukum.

Sementara itu di satu sisi pihak sekolah mengaku masih delimatis, karena tidak bisa dipungkiri mereka harus melakukan pungutan dengan dalih sumbangan komite lantaran alokasi dana pendidikan sejauh ini belum mampu memenuhi kebutuhan sekolah.

Karena untuk pengembangan sektor pendidikan butuh biaya besar. Seperti yang dicontohkan pihak sekolah yang kerap kali mereka hadapi yakni untuk penambahan perlengkapan sekolah seperti kursi, meja hingga pagar sekolah. Jika harus menunggu bantuan dari Pemerintah butuh waktu lama, sementara perlengkapan sekolah tersebut merupakan kebutuhan mendesak. (NACO/B-5)