BORNEONEWS, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR-RI dapil Kalteng, Rahmat Nasution Hamka, mengingatkan pemerintah untuk tidak membuat kebijakan yang seragam di seluruh daerah terkait program ketahanan pangan.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK) yang juga menjabat Menteri Pertanian Ad Interim, Siti Nurbaya, di Jakarta, Senin (10/7/2017).

Secara khusus, wakil rakyat asal Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, itu menyoroti program cetak sawah dan rencana Kementerian Pertanian membentuk brigade pengelola alat bantuan pertanian.

Untuk program cetak sawah, menurutnya, tidak bisa diterapkan secara umum di Kalteng. Ia mengatakan, masyarakat pedalaman sudah terbiasa dengan ladang atau sawah kering atau dalam bahasa lokal disebut huma.

"Ini yang saya ingatkan lagi. Ketahanan pangan masyarakat pedalaman Kalteng tergantung dari ladang ini," tegas politikus PDIP ini.

Namun, lanjutnya, masyarakat peladang saat ini tengah menghadapi masalah serius, dengan adanya peraturan larangan membakar lahan. Padahal, membakar lahan yang dilakukan peladang sekarang sekadar untuk menyuburkan tanah, bukan membuka lahan baru.

Karena itu, Rahmat Hamka menawarkan solusi dengan menyarankan pemerintah memberikan bantuan program metode lain, sebagai ganti bakar lahan.

"Mungkin dengan bahan yang menurut pemerintah atau Balitbang Pertanian ramah lingkungan. Tolong ini diberikan. Kalau ini tidak diberikan, sampai kiamat pun, pasti mereka mikirnya korek api (untuk membakar)," kata Rahmat Hamka.

Ia pun mengusulkan agar pemerintah membuat proyek percontohan terlebih dahulu (pilot project), bila tidak bisa melakukannya sekaligus.

Ia mengatakan, masyarakat di Bumi Tambun Bungai--julukan Kalteng--sanggup menyediakan lahan sebagai demplot untuk percobaan lahan tanpa bakar. "Ayo sama-sama turun kita. Buat nanti percontohan di situ," usulnya.

Rahmat Hamka yakin dengan pilot project itu, warga Kalteng, khususnya masyarakat adat dengan kearifan lokalnya, juga mampu untuk tidak membakar lahan.

"Sementara itu, pemerintah bantu alat-alat. Ini mungkin bisa jadi model. Saya tantang ini. Supaya pemerintah merasa bangga, dengan Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup juga bersinergi. Sehingga masyarakat tidak lagi bakar-bakar, tidak ada lagi kabut asap," bebernya.

Jangan geser kelompok tani

Terkait rencana Kementerian Pertanian membentuk brigade untuk mengelola alat bantuan pertanian, Rahmat Hamka meminta program itu jangan sampai menggeser peran kelompok tani yang sudah mapan.

"Ini coba disenergikan secara baik dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Kalau ini menjadi model yang akan kita lakukan, ayo mari sama-sama," imbaunya.

"Tapi juga perlakuannya mungkin tidak bisa sama seluruh Indonesia. Ada yang sudah bagus kelompok taninya, mungkin mereka bisa merawat dan memelihara. Silakan. Tapi jangan pukul rata," lanjutnya.

Menurutnya, bila peran brigade menggeser kelompok tani, hanya akan menambah persoalan pengembangan pertanian di Indonesia.

"Jadi jangan sama rata. Karena saya dengar sudah ada juknisnya brigade pengelolaan alat bantuan pemerintah itu. Tapi mohon ini tidak berlaku untuk seluruhnya," pintanya. (RO/B-3)