BORNEONEWS, Palangka Raya - Proyek pengaspalan jalan di lokasi Kemah Budaya Nasional (KBN) di Bumi Perkemahan (Buper) Kambariat Tuah Pahoe sempat terganggu.

Hal ini diakui Eko Subandrio, Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya kepada Borneonews.oc.id, Jumat (14/7/2017).

"Pekerja sempat ditegur tiga kali, sehingga proyek pengaspalan sempat terganggu," ungkapnya.

Akibat disengketakan, lapak tenda yang masih diberi tanda tali rafia juga ditegur pemilik lahan. Ramlah AS Pelu, Sekretaris Satpol PP Kota Palangka Raya bahkan sempat nangis terisak lantaran pekerjaannya ada di lahan yang bersengketa.

"Ini saya yang mengerjakan. Saya pake duit pribadi," katanya sambil terisak.

Ramlah memang ditugasi untuk membuat tenda untuk peserta putri. Tapi sebelum didirikan, pekerjaannya sudah ditegur pemilik tanah.

Wali Kota Palangka Raya, HM Riban Satia yang langsung datang untuk mengecek keadaan ini juga sempat menghibur Sekretaris Satpol PP ini. "Sudah, sudah. Dilihat orang ngak bagus," ujar wali kota ke Sekretaris Satpol PP.

Lokasi yang disengketakan ini juga sempat dipasangi kawat berduri, tapi telah dicabut oleh Wakil Wali Kota, Mofit Saptono Subagio. Kini hanya tinggal patok-patok yang digunakan warga untuk menandai tanah yang diakui sebagai miliknya.

Saat dikonfirmasi terkait kabar ini, wali kota menanggapi dengan cukup tenang. "Tidak usah kita tanggapi, biasa mereka lagi jualan," ucap Riban Satia sembari mengecek fasilitas di KBN.

Dalam ucapannya ini tersirat bahwa warga yang menyengketakan lahan Bumi Perkemahan (Buper) Kabariat Tuah Pahoe ini tentu menginginkan mendapat ganti rugi dari Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya.

Akibat sengketa ini, masyarakat yang mengaku sebagai pemilik tanah sempat mengganggu kinerja panitia lokal KBN. Bangunan yang disengketakan termasuk musola serta kamar mandi/wc, namun proyek pengaspalan dan pemasangan tenda turut terganggu lantaran pemilik tanah datang dan menegur pekerja. (TESTI PRISCILLA/B-6)