BORNEONEWS, Palangka Raya ' Setiap audit yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu saja entitas pemerintah daerah ada temuan yang harus ditindaklanjuti.

Kerap kali rekomendasi BPK tidak langsung ditindaklanjuti dengan baik oleh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga menumpuk.

Hal ini yang menjadi penekanan Kepala Inspektorat Kalteng, Saidina Aliansyah. Dia meminta agar seluruh satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) menyegerakan tindaklanjut temuan BPK.

Dia juga meminta agar jajaran inspektorat provinsi maupun 14 kabupaten/kota untuk melakukan pendampingan dan pengawasan.

'Temuan-temuan yang disampaikan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) agar segera ditindaklanjuti agar jangan sampai menumpuk baru ditindaklajuti, kita tidak ingin seperti itu,' ungkap Inspektur Saidina seusai pembukaan pemeriksaan reguler 2018 di aula Inspektorat Kalteng Jalan Yos Sudarso Palangka Raya, Selasa (25/7/2017).

Mengenai imbauan kepada inspektorat kabupaten/kota, bahkan pihaknya berencana jemput bola. Hal ini dalam kerangka untuk menyatukan persepsi agar pengawasan dan pendampingan berjalan dengan baik dan berhasil membawa 15 entitas pemerintah daerah meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

'Bagi yang sudah WTP termasuk kita di Pemprov ini, semoga tetap mempertahankan opini WTP,' tegasnya. (ROZIQIN/B-6)