BORNEONEWS, Sampit - Polemik antara eksekutif dan legislatif soal pengalihan anggaran kini berakhir. Kedua pihak sepakat untuk tidak mempermasalahkannya lagi, namun dengan kesepakatan bersama.

Catatannya, dalam APBD tahun 2018 mendatang, jika ada peralihan sepakat dibahas bersama di DPRD Kotim itu mengemuka dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) di DPRD Kotim, Kamis (27/7/2017).

Ketua Tim Anggaran Eksekutif, Halikinnor mengatakan, polemik yang disoal itu sudah sepakat untuk diselesaikan. Namun untuk tahun berikutnya jika ada pengalihan, maka wajib dibahas dan disetujui bersama .

"Sebab DAK akan masuk dalam komponen APBD Kotim. Tahun ini jadi pelajaran bagi kita," kata Halikinnor.

Namun ke depannya jika ada pengalihan pembangunan, maka akan dirapatkan untuk persetujuan bersama DPRD Kotim. Sehingga sinergitas antara keduanya terjalin dengan baik.

Apa yang dilakukan eksekutif, menurut Plt Sekda Kotim itu tentu bertujuan untuk kepentingan bersama dan dinikmati masyarakat Kotim. Selain itu jika terus menerus berpolemik maka yang dirugikan daerah dan masyarakat.

Seperti diketahui polemik pengalihan proyek jalan sempat membuat harmonisasi kedua lembaga itu terganggu. Namun dengan koordinasi yang baik dilakukan beberapa hari ini, mulai dari pembahasan masalah pengalihan itu hingga KUA APBD 2018, polemik itu bisa teratasi. (NACO/B-11)