BORNEONEWS, Muara Teweh - Sebanyak 73 honorer kategori dua (K2) dari sejumlah instansi menggeruduk ke kantor DPRD Kabupaten Barito Utara, Senin (2/10/2017). Kedatangan puluhan honorer tersebut ke gedung wakil rakyat untuk menyampaikan nasib mereka yang hingga saat ini belum ada kejelasan.

'Kami tenaga honor kategori II se-Barito Utara mendatangi kantor DPRD untuk meminta bantuan wakil rakyat memperjuangkan nasib para honorer K2 yang tertinggal sebanyak 73 orang. Harapan kami pihak dewan dapat mendorong pemerintah kabupaten agar bisa menetapkan kami ini dengan SK bupati,' kata koordinator Tenaga Honor K2, Agus Saloh, didampingi puluhan honorer lainnya di halaman kantor DPRD.

Ia juga menyampaikan bahwa tenaga honor yang bekerja di daerah pedalaman atau terpencil menerima penghasilan sangat kecil, berkisar Rp150 ribu hingga Rp300 ribu per bulan.

'Bayangkan, jangankan untuk menopang kehidupan, belanja sehari-hari saja tidak cukup. Makanya tujuan kami datang ke DPRD ini agar nasib tenaga honor K2 ini bisa diperjuangkan melalui anggota dewan maupun dengan intansi pemerintah daerah,' ungkapnya.

Ia berharap, anggota dewan bisa memperjuangkan status dan nasib tenaga honor. 'Mengingat tugas yang kami emban juga sebagai abdi negara yang sampai saat ini masih eksis melayani masyarakat. Sedangkan penghasilan yang kami terima sangat-sangat jauh dari UMK ataupun UMR,' sebutnya.

'Harapan kami suara kami dari tenaga honor ini dapat didengar oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan di Kabupaten Barito Utara,' ujarnya.

Sejauh ini, data honorer K2 sudah ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 'Tetapi kami sampai saat ini tidak mendapat SK yang ditandatangani bupati. Padahal berdasarkan nota dari bupati tertanggal 22 Juni 2014, berharap kepada tenaga honor pada waktu itu supaya bersabar. Teman-teman sudah tiga tahun bersabar lalu sampai kapan ada kejelasan,' sebut Agus Saloh. (RAMADANI/B-3)