BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Nenie A Lambung mengatakan akan terus meminta dinas perikanan (diskan) untuk membangun pos jaga di titik-titik rawan Illegal Fishing.

"Dengan adanya pos jaga sebagai tempat pengawasan, setidaknya para nelayan dapat diarahkan pada pengembangan perikanan yang tersistem dengan berbagai ketentuan," kata Nenie, Selasa (3/10/2017).

Menurut Nenie, pihaknya pernah mengusulkan ke dinas perikanan untuk membangun pos jaga pada titik-titik rawan Illegal Fishing namun tak digubris.

"Kalau ada pos jaga ini, pemerintah tidak rugi dan petani nelayan ataupun penangkap ikan pun dapat optimal mendapatkan hasil," katanya.

Dia heran, diskan justru menggunakan anggaran untuk menunjang program perikanan lainnya yang dinilai tidak membuahkan hasil. Anggaran malah lebih banyak untuk program rehabilitasi, namun tidak ada output yang memuaskan dari program tersebut.

"Pos jaga untuk pengawas perikanan ini sangat penting. Kami dari dewan akan terus meminta dinas perikanan membangun pos jaga tersebut. Selama ini kerap diiyakan manakala diminta. Tapi nyatanya anggaran yang ada malah dialihkan untuk pengembangan unit perikanan yang itu-itu saja seperti rehab-rehab. Tapi hasilnya juga belum terlihat maksimal," pungkas Nenie. (TESTI PRISCILLA/B-11)