BORNEONEWS, Sampit - Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun meminta dinas pendidikan mengevaluasi sistem penerimaan siswa baru dengan zonasi. Karena jika itu dilakukan maka siswa akan sulit berkembang.

"Saat pembahasan RAPBD lalu saya sudah minta disdik untuk menghapus sistem zonasi. Karena pada prinsipnya kita belum siap sama sekali," kata Rimbun, Sabtu (25/11/2017).

Menurut Rimbun sistem zonasi bisa diterapkan manakala sarana dan prasarana sudah merata di seluruh sekolah. Karena tidak mungkin, harus melarang siswa ingin sekolah di tempat yang memiliki fasilitas memadai.

"Seperti siswa dari pelosok wajar mereka ingin ke kota. Karena banyak masih sekolah yang terbatas dari segi fasilitas, seperti tidak memiliki komputer, laboratorium, hingga fasilitas penunjang lainnya," katanya.

Maka dari itu sangat beralasan jika sistem zonasi itu dievaluasi pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan selaku SOPD teknis. "Beda hal kalau fasilitas di seluruh sekolah di Kotim sudah memadai," tegas Rimbun.

Sangat wajar jika sistem zonasi lalu banyak menjadi keluhan orangtua, karena tidak sejalan dengan keinginan pemerintah meningkatkan mutu pendidikan. "Lengkapi penunjang sekolah baru bisa kita melakukan sistem zonasi," tandasnya. (NACO/B-11)