BORNEONEWS, Sampit - Asosiasi pangkalan kayu lokal (Aspangkal) Kabupaten Kotawaringin Timur meminta Pemkab setempat bersikap tegas, karena sampai saat ini belum ada solusi seperti apa pengusaha pangkalan dalam menyediakan kayu lokal bagi masyarakat.

"Kami meminta agar pemerintah daerah bersikap, karena selama ini baik itu pemerintah maupun aparat menggunakan kayu juga," kata Ketua Aspangkal Kotim M Sopian, Selasa (26/12/2017).

Saat ini yang jadi pertanyaan menurut Sopian apakah kayu yang mereka gunakan itu legal atau ilegal. Kalau memang aparat selalu beralasan banyak kayu ilegal di Kotim ia meminta agar semuanya ditertibkan. Namun harus ada solusi cerdas yang diberikan.

"Tolong carikan mana kayu yang benar-benar legal, jangan hanya bertindak tanpa memberikan solusinya, karena jika terus selalu seperti itu masyarakat yang akan jadi korban," tegas Sopian.

Akibat ketidakjelasan ini menurut Sopian harga kayu lokal di Kotim jadi tidak stabil, harga terus berubah-rubah, bahkan ini selalu menjadi keluhan di kalangan masyarakat yang membutuhkan kayu baik untuk kepentingan pribadi maupun pengerjaan proyek pemerintah.

"Dampaknya sangat besar sekali, yang kasihan itu masyarakat yang butuh kayu sedikit untuk kepentingan pembangunan rumah dan lain sebagainya, akibat kondisi seperti ini mereka harus mengeluarkan biaya yang besar, kami sebagai pemilik pangkalan tidak bisa berbuat banyak juga," pungkasnya.

Permasalahan kayu lokal di Kotim masih berlarut, di satu sisi petugas menertibkan lantaran banyak kegiatan yang tidak mengantongi izin, namun di satu sisi tidak ada solusi seperti apa agar para pemilik aspangkal bisa menjual kayu namun tidak melanggar. (NACO/B-5)