BORNEONEWS, Palangka Raya ' Isu mengenai anggaran dalam Rancangan APBD Kalteng ada pengurangan, tidak benar. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Mugeni memastikan, tidak ada pengurangan anggaran dan hanya ada beberapa catatan penganggaran dari Kemendagri, tetapi tidak pada kapasitas memotong APBD.

'Evaluasi Kemendagri tidak menyangkut angka. Jadi tidak ada pengurangan anggaran di APBD 2018 ini. Kalau soal pengalihan anggaran itu iya, tetapi itukan diatur menyesuaikan hasil evaluasi pemerintah Pusat," katanya.

Mugeni juga mengatakan, evaluasi bukan soal angka atau nominal penganggaran, tetapi pada program dan kegiatan apakah sesuai kewenangan atau melebihi kewenangan provinsi, serta yang dilarang atau tidak menurut peraturan presiden (Perpres).

'Soal Angka ini kan urusan pejabat di daerah, yang penting penganggaran sesuai dengan kewenangan, tidak bisa mereka (Pusat) sampai pada untuk apa anggaran sekian-sekian. Yang penting prioritas terpenuhi, diatur dalam Perpres,' sebutnya.

Mengenai arahan program prioritas ini Mugeni menandaskan, dalam penganggaran APBD Kalteng sudah melampaui semua tergambar dalam APBD kita. Yakni prioritas bidang infrastruktur minimal 22%, prioritas pendidikan minimal 20%, dan prioritas bidang kesehatan 10%.

Adanya pertanyaan dari Kemendagri itu, karena nomenklatur penulisan program tidak jelas. 'Nah kita hanya memberikan penjelasan saja. Begitu diperjelas, ya sudah selesai saja. Apa yang tidak boleh, kita keluarkan dan kita pindahkan menjadi program lainnya,' tutup dia. (ROZIQIN/B-5)