BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Komisi III DPRD Kabupaten Kapuas bakal melakukan klarifikasi seluruh pekerjaan proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kapuas. 

Pasalnya, hingga saat ini, belum ada laporan berapa pekerjaan yang sudah selesai, berapa yang belum selesai dan berapa yang terkena adendum. 

Demikian disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kapuas Kunanto saat ditemui Borneonews di ruang kerjanya, Jumat (5/1/2017). "Kita akan menunggu laporan dari DPUPRKP mengenai realisasi pekerjaan di 2017. Sebab sampai saat ini belum ada laporannya," kata Kunanto.

Ia melanjutkan tidak menutup kemungkinan pihaknya bakal menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengetahui hal tersebut. "Kita ingin tahu berapa realisasi yang sudah dilaksanakan dan berapa belum dilaksanakan. Sehingga penganggaran tahun 2018 bisa kita maksimalkan untuk prioritas pembangunan infrastruktur jalan," ungkap dia.

Politikus Partai Nasdem ini juga menambahkan, perlu adanya singkronisasi antara Dana Desa (DD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).Sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan di lapangan.

"Kita ingin kordinasi dengan tim pendampingan dana desa yang dikoordinir oleh kecamatan, agar pembangunan di desa tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan baik itu DD mau pun APBD," tegas dia. (DJIMMY NAPOLEON/B-8)