Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Masyarakat Keluhkan Ketiadaan Jamkesda

  • Oleh Naco
  • 20 Januari 2018 - 10:46 WIB

BORNEONEWS, Sampit-Warga mulai mengeluhkan ketidaan jaminan kesehatan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim). Hal ini terjadi setelah program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) program pemerintahan Supian Hadi-M Taufiq Mukri dihentaikan sejak awal 2018 dan semua jaminan kesehatan daerah harus bekerja sama dengan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Hal itu disampaikan anggota DPRD Kotawaringin Timur, dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Dadang H Syamsu saat melakukan reses perseorangan di desa-desa yang masuk dapilnya. Usulan yang paling dominan di masyarakat dalam hal kesehatan terkait persoalan jaminan kesehatan ini.

Menanggapi hal tersebut, menurut Dadang, pihaknya bersama Pemkab Kotim akan segera membuat regulasi agar jaminan kesehatan tetap bisa terlaksana seperti rencana awal melakukan kerjasama dengan pihak BPJS Kesehatan Kabupaten Kotim.

Namun sampai saat ini itu belum bisa terlaksana lantaran terhambat regulasi. "Maka dari itu secepatnya perda yang akan menjadi payung hukumnya nanti akan dibahas, karena tahun ini itu harus terlaksana," kata pria yang juga Ketua Badan Pembuatan Peraturan Daerah DPRD Kotim tersebut.

Menurut Dadang, program jamkesda dihentikan setelah melalui berbagai pertimbangan, pasalnya biaya untuk program tersebut tiap tahunnya mencapai puluhan miliar, sementara masyarakat yang terakomodir hanya sekian ribu warga saja. Sementara jika dibandingkan dengan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan biaya sebesar itu mampu mengakomodir puluhan ribu masyarakat Kotim saat ini.

Dengan pertimbangan itu, jamkesda dicabut diganti dengan program BPJS. Akan tetapi saat itu dicabut program penggantinya belum siap akibatnya banyak masyarakat yang terkejut, karena berobat tidak bisa lagi menggunakan surat keterangan tidak mampu.(NACO/B-8)

Berita Terbaru