Pemkab Kotawaringin Timur Diminta Inventarisasi Realisasi Plasma Sawit

Oleh Naco
06 Februari 2018 - 19:30 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Ketua Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rudianur meminta agar Pemkab Kotim menginventarisasi pelaksanaan kewajiban pembangunan kebun plasma sawit kepada masyarakat di sekitar perkebunan.

"Maka dari itu jangan sampai Pemkab Kotim tidak memiliki data akurat dari 70 perkebunan yang beroperasional di Kotim selama ini," kata Rudianur, Selasa (6/2/2018).

Lanjut Rudianur, melalui tim audit ia meminta agar Pemkab Kotim menginventarisasi kewajiban plasma kepada masyarakat. Selain itu data realisasi plasma bisa diserahkan kepada mereka di lembaga.

Rudianur sepakat dan mendorong pemerintah daerah untuk menindak tegas perkebunan. Terutama bagi yang tidak memiliki kebun plasma. Pasalnya masih ada pengusaha yang mengabaikan kewajiban membangun kebun masyarakat tersebut.

"Kami minta ada ketegasan dari pemerintah daerah. Selama ini kami melihat pemerintah itu berdiam diri juga nah ini yang tidak benar," cetusnya.

Kewajiban perusahaan membangun kebun plasma sudah tersurat dalam Undang-Undang. Artinya akan ada sanksi bagi merekayang mengabaikan kewajiban tersebut.

Selain itu, Rudi menyatakan, selama ini pola kemitraan kebun plasma yang dibangun itu terkesan merugikan masyrakat. Pasalnya, pengawasan dan campur tangan dari pemerintah daerah terutama Dinas Koperasi masih rendah.

Selain itu Rudi juga menilai, selama ini Pemkab Kotim belum pernah terdengar tegas kepada perkebunan. Terutama perkebunan yang bandel kerap melanggar aturan, baik itu dari ketenagakerjaan, perusakan lingkungan hingga mengabaikan sektor lainnya. (NACO/B-5)

TAGS:

#Kebun Plasma Sawit

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Edy Pratowo Harap Hasil Positif PKDN Sespimpti POLRI Dikreg ke-33

24 April 2024 - 01:00 WIB

Mereka terdiri dari 76 orang perwira POLRI, 19 orang dari TNI dan selebihnya dari Kemenkum HAM dan Kejaksaan.

Wagub Kalteng Ajak Sukseskan Pilkada Serentak November 2024

24 April 2024 - 00:00 WIB

Edy menilai suksesnya Pesta Demokrasi tersebut, merupakan tanggung jawab bersama karena Pilkada ini sangat krusial bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah.

Pj Bupati Kapuas Hadiri Perayaan Dharma Santi Nyepi di Basarang

23 April 2024 - 23:51 WIB

Pj Bupati Kapuas?Erlin Hardi didampingi Pj Ketua TP PKK Kapuas Agustina Erlin Hardi dan sejumlah Kepala OPD Kabupaten Kapuas menghadiri perayaan Dharma Santi Nyepi Tahun Baru Saka 1946, yang digelar Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Kapuas.

Kalteng jadi Salah Satu Lokus PKDN Sespimpti Polri

23 April 2024 - 23:41 WIB

Dia menilai tema PKDN Sespimti sangat relevan dengan kondisi faktual saat ini dengan pesta demokrasi yang masih akan terus berjalan.

Kapolsek Pahandut: Isu Pembakaran Rumah di Komplek Puntun Adalah Hoax

23 April 2024 - 23:31 WIB

Dalam hal ini, video klarifikasi dari akun Instagram milik AS telah memperjelas bahwa isu pembakaran rumah di Komplek Puntun adalah hoax.

Wagub Kalteng Ingatkan Asas Good Governance Pengadaan Barang dan Jasa

23 April 2024 - 23:20 WIB

Proses pengadaan barang jasa?perlu?berjalan dengan cepat, mudah, tidak berbelit-belit, serta mudah di kontrol dan mudah diawasi.

Mukarammah Ajak Masyarakat Palangka Raya untuk Merayakan Hari Buku Sedunia dengan Membaca

23 April 2024 - 23:11 WIB

Dengan membaca, diharapkan masyarakat dapat terus mengembangkan diri dan memperoleh pengetahuan baru yang bermanfaat.

Pemprov Kalteng Klaim Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Berpredikat Baik

23 April 2024 - 23:00 WIB

Edy menyampaikan?reformasi birokrasi dalam Pengadaan Barang/Jasa diukur berdasarkan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa.

Komisi A DPRD Kobar Kaji Banding Pengelolaan Dana CSR?

23 April 2024 - 22:51 WIB

Menurut Politisi Partai Golkar, pengelolaan dana CSR sendiri di kelola oleh pihak Eksekutif khususnya SOPD terkait, tetapi DPRD Kobar sesuai tugas dan fungsinya sebagai?

Edy Pratowo: MCP Kalteng Capai 91,81 Persen

23 April 2024 - 22:41 WIB

MCP?menjadj?salah satu tolok ukur bagi KPK-RI dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi?dengan 8?area intervensi

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia