Sementara itu, perwakilan dari Bagian Hukum Setda Kotim Emaliatun menyatakan, kawasan lahan PT LMS adalah APL, apa yang terjadi di PBS itu hanyalah pelanggaran administrasi.

"Karena itu lahan APL, jadi itu ranahnya hanya sampai di Bupati saja," tegas perempuan berkerudung tersebut.

Selain itu menurut perwakilan pihak pejabat Kecamatan Antang Kalang menyebut masalah ganti rugi lahan di perusahaan dengan warga sudah beberapa kali dimediasi di tingkat kecamatan. 

"Penanganan konflik pertanahan sudah dilakukan, memang tahapannya dari tingkat bawah dulu, yakni desa, kecamatan dan kabupaten," kata Emaliatun menambahkan.

Dalam RDP itu hadir sejumlah anggota DPRD Kotim seperti Ketua Komisi II Rudianur dan anggotanya, Ketua Komisi III Rimbun dan anggotanya, serta anggota DPRD Kotim dari Komisi I DPRD Kotim.

Selain itu juga ada perwakilan dari perusahaan. (NACO/B-5)