Menurutnya pengambilan kecamatan itu sebagai titik uji publik tidak hanya sekadar dasar pertimbangan lokasi.

"Tapi karena dari pandangan kami daerah itu cukup tinggi peredaran barang haram itu di tingkat kecamatan, sehingga perlu menyampaikan dan menjadikan daerah tersebut sebagai penekanan perhatian dari pemerintah daerah," katanya.

Dijelaskan politisi PAN ini terpilihnya kecamatan itu karena dianggap peredarannya lebih menonjol dari kecamatan lainnya.

Tapi yang menghadiri juga tidak dibatasi dari kecamatan tersebut saja. "Semua kecamatan yang berdekatan juga kita undang," ucapnya.

Diungkapkan, dalam raperda itu nantinya akan mengatur hingga mewajibkan pembentukan satgas untuk mengawasi peredaran narkoba. Rencananya satgas ini akan dibiayai langsung oleh pemerintah daerah melalui APBD.

Hal ini tentunya menjadi bentuk perhatian dan aksi nyata dari pemkab untuk memerangi narkoba. Meski kewenangannya terbatas yakni bukan menangkap melainkan membantu aparat seperti halnya memberikan informasi.

"'Kami apresiasi kegiatan ini disambut baik oleh tokoh dan kepala desa. Semuanya punya komitmen yang sama yakni untuk memerangi peredaran narkoba yang sudah menyasar berbagai kalangan," pungkasnya. (NACO/B-6)