Perusakan Mobil Milik PT Mustika Sembuluh Akibat Perusakan Situs Budaya

Oleh Naco
06 Maret 2018 - 14:30 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Lukman, warga Desa Pondok Damar, dilaporkan pihak PT Mustika Sembuluh (Wilmar Group) atas kasus perusakan mobil perusahaan. Padahal, ia menyebut, merusak mobil patroli ini dilatarbelakangi karena ulah para satpam yang menyerang kediamannya hingga merusak situs budaya.

"Kaca rumah kami mereka pecahkan, Sapundu dan Bukung dirusak itu yang saya sakit hati sampai saya pecahkan kaca mobil mereka itu," kata Lukman dibincangi di aula Kantor DAD Kotim, Selasa (6/3/2018).

Saat kejadian pada 3 Februari 2018 sore itu juga adik ipar Lukman yang tengah hamil tua sempat pingsan. Ini lantaran para satpam seakan tidak peduli terutama saat mereka melarang agar tidak mengganggu Sandung orangtuanya.

"Mereka saat itu tidak lari dari lokasi, mereka baru bubar setelah kaca mobilnya pecah," tegas Lukman.

Santo, kakak Lukman menyebutkan, perusakan mobil itu akibat tindakan awal pihak satpam perusahaan merusak rumah keluarga mereka beserta Sandung dan Sapundu.

"Kalau mereka tidak mengganggu Sandung dan Sapundu mungkin adik saya tidak sampai merusak kaca mobil mereka itu, untung saat itu kami sekeluarga masih sabar, meski sampai sekarang terus terang kami sangat sakit hati," tegas Santo.

Lukman dan Santo membantah jika disebut terlibat dalam pencurian sawit perusahaan. Bahkan jika merasa ada yang melakukan pencurian sawit seharusnya tidak sampai melakukan tindakan seperti itu.

"Tidak sampai terjadi seperti ini kalau saja waktu itu tidak ada perusakan, kami menuntut agar masalah ini diselesaikan secara adat," tandasnya.(NACO/B-5)

TAGS:

#Perusakan #Situs Budaya #Sandung #Sapundu

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Sunarti: Kalteng Mendapat Alokasi Pupuk Subsidi 27.096 Ton

25 April 2024 - 02:00 WIB

Sunarti merincikan keputusan Menteri Pertanian tersebut menjelaskan Kalteng mendapat tambahan Alokasi Pupuk Subsidi untuk Pupuk Urea sebesar 6.685 ton menjadi 11.427 ton.

DWP Disdik Kalteng Ajak Kaum Perempuan Terus Berkarya

25 April 2024 - 01:00 WIB

Apalagi dengan momentum peringatan hari kartini yang dilaksanakan setiap tanggal 21 April setiap tahunnya sebagai pengingat perjuangan perempuan.

Dishub Jambi Belajar Peningkatan PAD ke Kalteng

25 April 2024 - 00:30 WIB

Dinas Perhubungan (Dishub) Jambi melakukan kunjungan ke Dinas Perhubungan Kalteng dalam rangka kaji tiru terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor perhubungan.?

Leonard S Ampung: Musrembang Sepurnakan RPJPD dan RKPD

25 April 2024 - 00:01 WIB

Sekaligus menentukan, arah kebijakan Pembangunan Provinsi, Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi dan program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja beserta lokasi.

Khemal Ajak Semua Pihak Sinergi dalam Mengatasi Permasalahan HET Gas LPG 3 Kg

24 April 2024 - 23:51 WIB

Sinergi ini diharapkan dapat memastikan ketersediaan LPG dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Palangka Raya.

Musrembang Forum Tampung Aspirasi Perencanaan Pembangunan

24 April 2024 - 23:41 WIB

Ia mengatakan hal itu berguna memperdalam berbagai perumusan kebijakan perencanaan daerah yang solutif atas permasalahan dan isu Pembangunan Jangka Panjang.

Inspektorat Kalteng Harap Peran Bersama Tingkatkan MCP dan SPI 2024

24 April 2024 - 23:31 WIB

Selain itu, dibahas langkah yang perlu dalam perbaikan dan meningkatkan hasil tersebut yang akan disampaikan oleh KPK RI secara lebih rinci dan mendalam.

Jabatan Pj Sekda Palangka Raya Berlaku 6 Bulan

24 April 2024 - 23:21 WIB

Hera menjelaskan pengangkatan Achmad Zaini sebagai Pj Sekda merupakan langkah sementara untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik.

Pemeriksaan Administrasi Awal Penerimaan Bintara dan Tamtama Polri Digelar, Ini Pesan Kapolres Kapuas

24 April 2024 - 23:11 WIB

Kegiatan dibuka oleh Kapolres Kapuas AKBP Gede Pasek Muliadnyana yang sekaligus menyampaikan sejumlah pesan kepada peserta.

Ketua Komisi B DPRD Palangka Raya Desak Dishub Berantas Jukir Liar

24 April 2024 - 23:00 WIB

Hal ini dilakukan agar tidak ada ruang bagi mereka untuk memungut biaya parkir di luar ketentuan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia