BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pada Juni 2018, harga minyak sawit berjangka di Bursa Malaysia dapat menguat ke level RM2.700 per metrik ton (mt) atau $691, dari RM2.500/mt.

Analis industri sawit terkemuka, Dorab Mistry, dalam paparannya di acara Price Outlook Conference di Kuala Lumpur, Malaysia, awal pekan ini, mengatakan meski beberapa faktor global telah menekan harga minyak sawit, tapi jika Pemerintah Indonesia memperluas mandatori pemakaian biodiesel ke sektor non-Public Sector Obligation, hal itu akan menurunkan limpahan pasokan di pasar dan itu menyebabkan harga naik.

Mistry juga mengatakan stok minyak nabati dunia tak sebesar yang diperkirakan pasar, terutama karena cuaca yang tak mendukung telah mempengaruhi produksi kedelai di Argentina.

Cuaca juga dapat mempengaruhi produksi minyak dari biji-bijian lainnya di beberapa kawasan di dunia, seperti di Amerika Serikat, Rusia dan Ukraina, yang akhirnya dapat mendongkrak harga.

Pada kesempatan itu, Mistry menyebutkan permintaan pangan dunia diperkirakan akan tumbuh sebesar 3 juta mt pada 2017-2018, seiring dengan pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan yang lebih kuat dari 5% selama 2017-2018,juga akan memicu lebih tingginya permintaan pangan, yang diperkirakan akan berimbas pada meningkatnya harga minyak sawit.

Sedangkan beberapa faktor yang saat ini menekan pasar, di antaranya rencana penolakan impor minyak sawit di Uni Eropa, yang bakal berimplikasi pada menunrunnya permintaan. Faktor lainnya adalah tingginya produksi minyak sawit tahun ini, meningkatnya bea masuk terhadap minyak sawit di India dan penerapan bea keluar minyak sawit oleh Malaysia pada April.

Mistry mengatakan bahwa pemilihan umum yang akan digelar di berbagai negara, seperti Malaysia, India dan Brazil, biasanya dimanfaatkan oleh para tokoh politik untuk merebut hati pemilih, dengan janji meningkatkan bea masuk impor komoditas. Hal itu sudah terjadi di India, yang menaikkan bea masuk CPO dan olein sawit untuk keempat kalinya dalam enam bulan terakhir. Langkah itu diambil dengan dalih untuk melindungi petani lokal.

Malaysia juga menunda pelaksanaan mandatori biodiesel B10 setelah diumumkan pada 2017, sebab isu itu diyakini kurang populer saat pemilu. (NEDELYA RAMADHANI/m)