Batubara itu dinilai ilegal karena perusahaan berproduksi tanpa izin dan karena itu tidak berhak keluar dari Kalteng.

“Kami melakukan penelusuran, dan hasilnya ada 200 ribu MT batubara di stokpile Damparan Mangkatip, sudah siap angkut. Ini artinya perusahaan masih memproduksi padahal sudah pengakhiran/dihentikan karena izinnya berakhir,” terang Ermal, Minggu (11/3/2018).

Ermal menjelaskan, PT AKT ini telah melanggar aturan karena izin PKP2B-nya sudah berakhir per 19 Oktober 2017 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri ESDM Nomor 3714.K/30/MEM/2017 tentang Pengakhiran PKP2B PT AKT dengan Pemerintah Indonesia.

SK tersebut selanjutnya ditindaklanjuti lagi dengan SK Menteri ESDM Nomor 3715.K/30/MEM/2017 tentang Pengamanan Sarana dan Prasarana PT AKT. Artinya, perusahaan sudah jelas tidak boleh berproduksi karena dasar SK tersebut.

Tidak ingin Kalteng dirugikan, Gubernur Kalteng membuat rekomendasi  untuk menghentikan dan menahan dua unit tongkang pengangkut batubara yang akan membawa keluar Bkalteng tersebut. Diperkirakan muatan batu bara yang diangkut kedua tongkang PT AKT itu sekitar 8700 MT.