Diberitakan, terus beroperasinya PT AKT dengan bukti temuan 15 tongkang muatan batubara ini sudah dilaporkan ke Menteri ESDM, Sekretaris Kabinet, dan Polda Kalteng.

Dilaporkannya PT AKT ini karena ditemukan batubara siap milir, padahal statusnya ilegal, karena status operasional PT AKT sudah berakhir Oktober 2017.

Karena itu aktivitas PT AKT hingga saat ini dihentikan oleh pemerintah dan ditindaklanjuti dengan isnpeksi mendadak yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran beserta jajarannya.

Diketahui, kerugian Pemprov Kalteng akibat PT AKT tetap beroperasi hingga Maret 2018 cukup besar.

Catatan dari November 2017 hingga 15 Februari 2018 saja ada 52 tongkang bermuatan batubara milik PT AKT telah milir di Sungai Barito dan bergerak menuju Pulau Jawa.

Ditambah tangkapan dua unit tongkang itu maka total 67 tongkang dimilirkan oleh perusahaan. Satu tongkang bisa muat sekitar 4.300 metrik ton. (ROKIM/B-6)