BORNEONEWS, Sampit - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kotawaringin Timur, Dani Rakhman mendukung kebijakan dan ketegasan Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran yang tidak berkompromi soal urusan pelanggaran Perusahaan Besar Swasta (PBS) dan mengabaikan kepentingan masyarakat.

"Gubernur gerah dengan tindakan pengusaha perkebunan yang tidak membangun plasma itu wajar. Saya sependapat memang harus seperti itu. Gubernur harus bersikap tegas, terutama pemkab," kata Dani Rakhman, Senin (26/3/2018).

Kewajiban 20 persen plasma dari HGU perusahaan jangan dianggap main-main. Sebanyak 77 perusahaan perkebunan di Kotim selama ini dinilai sangat sedikit yang merealisasikan kewajiban plasma.

"Bisa dibayangkan saja jika dari total luasan perkebunan saat ini sudah dikuasai 50 persen dari luasan Kotim sekitar 160.000 kilometer persegi. Artinya ada 8.000 kilometer persegi yang dijadikan areal investasi. Seandainya itu memenuhi kewajiban plasma 20 persen masyarakat Kotim pasti akan sejahteta," katanya.

Namun pada praktiknya itu belum dilakukam sepenuhnya. Tidak patuhnya investor ini berawal dari ketidaktegaskan pemerintah. Padahal, dampak dari hadirnya perkebunan besar ini mengakibatkan lahan pertanian dan pangan warga berkurang.

Akhirnya jangan heran jika selama ini banyak masyarakat yang belum sejahtera. Selain itu banyak terjadinya permasalahan antara perusahaan dengan masyarakat, seperti sengketa lahan maupun pencurian. (NACO/B-11)