Bappenas Harus Redesain Dana Perimbangan

  • Oleh M. Muchlas Roziqin
  • 06 April 2018 - 10:40 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPR RI perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng), Hamdhani meminta badan perencanaan pembangunan nasinal (Bappenas) untuk melakukan desain ulang skema perhitungan dana alokasi untuk daerah.

Dana Perimbangan pusat-daerah, baik Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) agar jangan dilihat dari berapa jumlah penduduk di suatu daerah atau provinsi.

“Harus ada redesain skema dana perimbangan, DAU maupun DAK. Mereka (Bappenas) itu kan masih melihat dari faktor jumlah penduduk. Lah kalau gitu, daerah yang padat penduduk yang menikmati banyaknya kucuran dana,” kata Hamdhani kepada Borneonews, Kamis (5/4/2018) malam.

Hamdhani yang juga hadir dalam Musrenbang Provinsi Kalteng kemarin siang mengatakan, jika prinsip pengelolaan anggaran demikian terus, yang dirugikan adalah daerah baik kabupaten atau provinsi, yang memiliki lahan luas tetapi penduduk jarang, akan kesulitan membangun.

Selalu berharap dana dari APBN turun untuk modal membangun dan dari tunjangan lain dari pusat, tidaklah cukup. Sedangkan potensi menambah pendapatan asli daerah (PAD) juga kerap tersendat masalah regulasi.

“Karena keterbatasan anggaran tadi sementara bidang garapnya luas. Pada akhirnya apa? Daerah yang luas seperti di Kalimantan, Papua, itu selalu terlambat pembangunannya. Hal ini akhirnya memicu gap, karena tertinggal terus dari kawasan lainnya,” tandas dia. (ROZIQIN/B-2)

Berita Terbaru