Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Mojokerto Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Komisi V DPR RI Mengaku Puas atas Pembangunan Rumah Susun PNS di Kapuas

  • Oleh M. Muchlas Roziqin
  • 14 April 2018 - 00:10 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengaku puas dengan hasil pembangunan rumah susun (Rusun) di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng).

Sigit adalah ketua rombongan kunjungan kerja (kunker) spesifik Komisi V ke Kalteng, dalam rangka peninjauan infrastruktur dan transportasi di Kalteng selama 11-13 April 2018. Direktur Rumah Susun, Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Kuswardono turut dalam kunjungan tersebut.

Di Kapuas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun Rusun Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kapuas. Rusun empat lantai ini memiliki 54 unit dengan tipe 36 m2 diperuntukkan bagi ASN yang telah berkeluarga.

"Kami senang, di Kapuas itu apa yang telah diprogramkan oleh Pemerintah sudah dilaksanakan. Hasilnya secara umum bagus, rapi dan airnya juga bagus. Mudah-mudahan rusun yang lain hasilnya juga  sebagus itu,” kata Sigit dikonfirmasi Jum'at (13/4/2018).

“Kami meninjau bandara baru Tjilik Riwut, rumah susun di Kapuas, dan akses jalan masuk ke Pelabuhan Bahaur di Pulang Pisau. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan untuk memastikan kualitas pembangunan infrastruktur,” terangnya.

Sebagai catatan, pembangunan Rusun yang terletak di Jl. Sulawesi, Kuala Kapuas itu dilaksanakan selama 300 hari terhitung mulai Januari hingga November 2017 melalui SNVT penyediaan Perumahan Provinsi Kalteng, dengan anggaran Rp 22,8 miliar.

Sementara saat meninjau akses jalan masuk ke Pelabuhan Bahaur di Pulang Pisau, Sigit dan lima orang anggota Komisi V lainnya justru menemukan hal yang harus dipecahkan. Pasalnya, pelabuhan mulai dibangun 2007, namun hingga 2017 belum selesai. Total anggaran sudah Rp 123 miliar. Yang terjadi, pelabuhan sebenarnya selesai namun akses jalan masuk yang tidak memadai.

“Saya merasakan situasi langsung bagaimana masalah sinkronisasi antar kementerian.  Seharusnya ya jangan balapan bangun, tetapi pas selesai dibangun malah tidak optimal,” tutupnya. (ROZIQIN/B-5)

Berita Terbaru