Tuntutan Tenaga Kontrak Ditolak, Tapi Ini Solusi yang Ditawarkan Pemprov Kalteng

  • Oleh Rahmat Gazali
  • 16 April 2018 - 13:40 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Tuntutan pendemo agar membatalkan hasil evaluasi 2018 sehingga memberhentikan 206 tenaga kontrak ditolak oleh Pemprov Kalteng. Meskipun begitu pemprov juga menawarkan solusi untuk mereka.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Katma F Dirun hadir langsung menghadapi aksi demo tenaga kontrak dan menyampaikan pemerintah tetap akan memperhatikan nasib 206 orang yang sekarang ini belum mendapat pekerjaan.

"Saya sangat berteri makasih kepada pendemo karena sampai saat ini masih tidak patah semangat dan berusaha mencari jalan terbaik untuk memperjuangkan nasibnya," ujarnya, Senin (16/4/2018).

"Untuk itu, saya mewakili pemerintah menyampaikan kami tidak akan berdiam diri dan akan secepatnya mencarikan solusi dengan mengundang berbagai investor di Kalteng," lanjut Katma.

Katma menjelaskan, pemerintah provinsi (pemprov) tidak akan sanggup menampung 206 tenaga kontrak untuk kembali bekerja di pemerintahan karena anggaran terbatas.

Namun dengan luasnya Kalteng dan banyaknya investor yang ingin bekerja sama akan menjadi solusi untuk tenaga kontrak yang diberhentikan.

Katma juga mengatakan, bukan hanya 206 orang saja yang harus diperhatikan pemerintah, namun seluruh masyarakat Kalteng menjadi perhatian dan tanggungjawab pemerintah agar tidak kebingungan mencari makan.

Meskipun begitu Katma menjelaskan, tuntutan aksi demo yang meminta membatalkan hasil evaluasi 2018 tidak dapat dipenuhi oleh pemprov karena sudah bersifat final. (GAZALI/B-5)

Berita Terbaru