Alat Kelengkapan DPRD Kapuas Kunjungan Kerja Keluar Daerah

Oleh Lapro B Giadi
22 April 2018 - 01:20 WIB

BORNEONEWS, Kuala Kapuas- Sesuai jadWal yang ditetapkan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Kapuas, beberapa alat kelengkapan dewan melakukan kunjungan kerja dan konsultasi keluar daerah sejak Kamis (17/4/2018).

Komisi II melakukan kunjungan kerja ke Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, guna melakukan kaji referensi peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah. Komisi II didampingi Bagian Hukum Setda Kapuas.

Kemudian, Komisi IV melakukan konsultasi dan koordinasi terkait program desa tangguh banjir ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung. Selain itu, Komisi IV menyambangi DPRD Kota Bandung untuk mempelajari pengelolaan penanggulangan bencana di Bandung. Komisi IV berangkat dengan didamping jajaran BPBD Kabupaten Kapuas.

Sedangkan Komisi I melakukan konsultasi dan koordinasi tentang uji referensi raperda RPJMD Kabupaten Kapuas 2018-2023 ke DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan ke Bappeda Provisi Kalteng di Kota Palangka Raya.

"Kegiatan konsultasi keluar daerah sesuai dengan tugas masing-masing dan fungsinya alat kelengkapan dewan sesuai jadwal Banmus," kata Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kapuas Robert Linuh Gerung.

"Hasil dari konsultasi tersebut akan dijadikan referensi bagi penyusunan rencana peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan," pungkas politisi senior PDIP ini. (LAPRO/B-3)

TAGS:

#Kunjungan Kerja

Sayembara Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2024

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

KBPB LPK Salurkan Bantuan Untuk Korban Kebakaran di Desa Pulau Mambulau

20 April 2024 - 19:50 WIB

Keluarga Besar Pemuda Borneo (KBPB) Laskar Pemuda Kalimantan (LPK) yang diketuai Aulia Ibrahim telah menyalurkan sejumlah bantuan untuk korban terdampak musibah kebakaran rumah di Desa Pulau Mambulau, Kecamatan Bataguh.

Pemko Palangka Raya Siapkan Skema Penertiban PKL Pelanggar Aturan

20 April 2024 - 19:40 WIB

Pemerintah Kota Palangka Raya terus berupaya menyiapkan skema dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), yang dianggap melanggar peraturan namun tetap tidak menghilangkan ladang usaha masyarakat dalam mencari nafkah.

Komoditas Kakao Diklaim akan Dapat Menjadi Peranan Penting Perekonomian Kalteng

20 April 2024 - 19:30 WIB

Komoditas kakao merupakan salah satu komoditas unggulan perkebunan Indonesia termasuk Kalimantan Tengah (Kalteng) yang memegang peranan cukup penting dalam perekonomian.

Menteri ESDM Tegaskan Pasokan Migas Aman di Tengah Konflik Iran-Israel

20 April 2024 - 19:20 WIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif kembali menegaskan bahwa pasokan minyak dan gas (migas) masih aman di tengah konflik antara Iran dan Israel yang memanas, serta telah diambil langkah-langkah antisipatif.

Permintaan Kakao Meningkat, Disbun Kalteng Lakukan ini

20 April 2024 - 19:10 WIB

Permintaan kakao di pasar global mengalami tren peningkatan secara signifikan, namun sebaliknya, produksi Kakao dalam negeri justru mengalami penurunan dengan berbagai faktor penyebab yang berbeda.

Disdaldukkbp3apm Palangka Raya Gelar Radalgram untuk ini

20 April 2024 - 19:00 WIB

Dalam upaya untuk memonitor dan mengevaluasi capaian serta kualitas program Bangga Kencana di Kota Palangka Raya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Disdaldukkbp3apm) Palangka Raya, dr. M Fitriyanto, memimpin kegiatan Radalgram Tingkat Kota Palangka Raya. Kegiatan ini diikuti oleh penyuluh Keluarga Berencana (KB) se-Kota Palangka Raya.

Menkeu Pimpin Pertemuan CFMCA untuk Pencapaian Target NDC

20 April 2024 - 18:50 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memimpin Pertemuan ke-11 Coalition of Finance Ministers for Climate Action (CFMCA) atau Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim untuk pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC).

TPHP Kalteng Anggarkan Rp200 Miliar Lebih untuk Meningkatkan Tanaman Sayuran

20 April 2024 - 18:40 WIB

Untuk meningkatkan produksi pangan seperti sayuran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah (TPHP Provinsi Kalteng) pada 2024 ini menganggarkan Rp214 miliar lebih.