Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Blora Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Kemiskinan Sulit Diatasi jika Masih Banyak Anak Putus Sekolah

  • Oleh Naco
  • 01 Mei 2018 - 15:00 WIB

BORNEONEWS, Sampit -  Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Parimus mengakui persoalan kemiskinan di daerah ini sulit diselesaikan apabila tingkat pendidikan masyarakat masih berkutat di tingkat dasar atau masih banyak yang putus sekolah.

Menurut Parimus, hendaknya pemerintah mencanangkan program pendidikan wajib belajar 12 tahun. Artinya, tidak ada lagi anak putus sekolah di usia itu. Semua anak wajib mengeyam pendidikan hingga SMA sederajat.

"Penerapan wajib belajar 12 tahun merujuk pada Nawacita Joko Widodo, penerapan wajib belajar 12 tahun sudah harus dimulai di semua sekolah di jenjang  dasar hingga menengah atas," kata Parimus, Selasa (1/5/2018).

Amanah Wajib Belajar 12 tahun, menurutnya, sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Tujuannya untuk memberikan layanan, perluasan, dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia sampai dengan jenjang pendidikan menengah.

Ia mengatakan, anak-anak di pedalaman dan yang kurang mampu harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam dunia pendidikan, karena sebagian besar anak putus sekolah dari wilayah pelosok.

Meski demikian, lanjut  Ketua DPC Demokrat Kotim itu, program wajib belajar 12  tahun ini memiliki konsekuensi terutama sektor anggaran. Dengan anggaran yang kecil, tidak mungkin bisa merealisasikan program itu, apalagi jika dibebenkan ke APBD Kabupaten sepenuhnya.

Namun dia menyakini, ini akan bisa terpenuhi jika sinergisitas antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah provinsi dan Pemerintah Pusat terjalin dengan baik.

Sementara lanjut Parimus, terkait wewenang pengelolaan pendidikan menengah atas yang sudah di bawah pemerintah  provinsi bukan jadi alasan. Pemerintah daerah bisa saja berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Apalagi, ditambah dengan semangat dari Gubernur Kalteng saat ini yang pro kepada pengentasan kebodohan dan kemiskinan. (NACO/B-2)

Berita Terbaru