BORNEONEWS, Palangka Raya - Kelompok Tani Dayak Misik di lima desa di Kabupaten Kotim bersama tim Pendamping/Advokasi Kabupaten Kotim dan Forum Koordinasi Kelompok Tani Dayak Misik Kalteng (FKKTDM KT) resmi melaporkan PT Nusantara Sawit Persada (NSP) ke Presiden RI.

Lima desa yang dimaksud yakni Desa Kandan, Camba, Soren, Simpur dan Palangan. Tidak hanya ke Presiden Jokowi, laporan juga disampaikan ke unsur penegak hukum pemerintah pusat di Jakarta. 

Ini disampaikan Koordinator Tim Advokasi Kotim, Muhammad Jaiz Kurdi di Palangka Raya, Kamis (24/5/2018).

Jaiz didampingi Ketua Forum Koordinasi Kelompok Tani Dayak Misik, Siun Jarias, bersama Dagut sebagai sekretaris dan Sabran Akhmad sebagai pembina. Selain itu, juga ada perwakilan dari lima desa.

M Jaiz Kurdi mengatakan, laporan tersebut disampaikan melalui surat terbuka tertanggal 2 Mei 2018. Intinya, mereka meminta agar presiden turun tangan atau negara hadir dalam rangka melakukan penegakan hukum dengan membentuk tim khusus untuk melakukan audit investigasi di lapangan.

"Kami sudah berupaya maksimal untuk menyelesaikan, baik dengan PT NSP maupun lewat pemerintah setempat. Tapi tidak ada respon. Oleh sebab itu kami sampaikan surat terbuka ke presiden tanggal 2 Mei 2018," kata Jaiz.

Sementara itu, Siun mengatakan, ada sekitar 4.100 hektare di lima desa tersebut milik masyarakat Dayak Misik. Masing-masing per KK sebanyak lima hektare.

"Kemudian terjalin kemitraan dengan PT NSP dengan sistem bagi hasil. Namun mulai panen sejak 2010 masyarakat belum pernah menikmati hasilnya," kata Dagut, Sekretaris Siun Jarias. 

"Sebenarnya masyarakat ini mau bermitra saja. Kebun punya perusahaan, tanah punya masyarakat. Artinya hak untuk masyarakat ya harus dipenuhi," ucap Siun Jarias. 

Siun menambahkan, usai melapor ke presiden, ia berharap segera dibentuk tim khusus untuk melakukan audit ke perusahaan itu.

Sembari menunggu tim audit datang, ia menegaskan masyarakat di lima desa akan menutup lahan milik mereka masing-masing. (BUDI YULIANTO/m)