Fristio memberi gambaran sekilas jalan eks Pertamina. Jika Pertamina merasa memiliki jalan tersebut, kenapa ketika dipakai pihak tertentu selama puluhan tahun PT Pertamina tidak keberatan. Itu membuktikan PT Pertamina lemah di bidang pembuktian bahwa jalan tersebut merupakan aset.

Berdasarkan pertemuan dengan pihak Kementerian, dinyatakan bahwa jalan tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Fristio menilai, kerjasama yang telah dibuat merupakan kerjasama sepihak. Sebab, kerjasama dengan BUMDes bisa dilaksanakan jika ada Perbup yang merupakan petunjuk teknis turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) yang mengaturnya.

"Untuk saat ini belum ada Perbupnya. Dan perlu diingat, Pemerintah Desa tidak bisa putus begitu saja dengan Pemerintah Kabupaten Bartim," tegasnya.

Pungutan yang dilakukan BUMDes atas jalan tersebut harus ada dasar hukumnya. Jika masih memaksa ingin memungut atas jalan tersebut, maka bertentangan dengan aturan dan bisa terjerat hukum.

"Jika tetap menarik biaya atas jalan tersebut, maka saya yakin akan terjerat hukum," katanya. (PRASOJO EKO APRIANTO/B-2)