Berdasarkan hasil komunikasi dengan anggota DPRD Kalteng dan penilaian dari akuntan publik Subagyo & Lutfi tersebut, maka diterbitkanlah Pergub Nomor 33 Tahun 2017 pada 28 September 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kalteng.

Kemudian pada 15 Nopember 2017, ada undangan rapat pertemuan dari Kemendagri untuk memberikan penjelasan terhadap implementasi PP 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Yang diundang saat itu adalah Ketua DPRD, Sekretaris DPRD dan Kepala Badan Keuangan Daerah. 

Dalam pertemuan tersebut, pihak Kemendagri menyampaikan surat Kemendagri Nomor 188.31/7809/SJ tanggal 2 Nopember 2017 tentang Penjelasan terhadap implementasi Substansi PP 18 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Dana Operasional. 

Dalam penjelasannya, Dirjen Bina Keuangan Daerah menyampaikan bahwa apabila Peraturan Kepala Daerah sudah dibuat namun besaran tunjangan yang diberikan tidak sesuai dengan PP 18 Tahun 2017, maka harus segera dilakukan revisi.

Dalam sosialisasi tersebut juga ada paparan dari BPK RI dan Kementerian Keuangan RI. Hasilnya, maka dilakukan perbaikan/revisi Pergub Kalteng Nomor 33 Tahun 2017 menjadi Pergub Kalteng Nomor 10 Tahun 2018.

Besaran nilai tunjangan yang telah diberikan dinilai kurang wajar. Hal ini juga berpengaruh pada penetapan tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang kesulitan dalam menentukan besaran kewajaran tunjangan menurut harga standar yang berlaku di kabupaten,

Gubernur juga menjelaskan alasan, saat revisi Pergub Kalteng Nomor 33 Tahun 2017, pemprov tidak melakukan konsultasi dengan DPRD Kalteng.

"Karena sudah ada perwakilan dari DPRD Kalteng yang hadir mengikuti sosialisasi dimaksud dan SE dari Kemendagri 2 November 2017 sudah jelas ditujukan kepada seluruh Ketua DPRD seluruh Indonesia," pungkas Gubernur. (ROZIQIN/B-11)