BORNEONEWS, Palangka Raya – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Tengah merilis temuan yang berdampak finansial dari 14 entitas yang diperiksa yaitu pemerintah provinsi dan 14 pemerintah kabupaten dan kota.

Di antara 15 pemerintah daerah ini, BPK menemukan Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang nilai temuan kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan pada 2017 sebesar Rp3,002 miliar.

Namun Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng, Ade Iwan Ruswana belum lama ini mengatakan nilai penyetoran atas temuan BPK tersebut masih nol.

Hal yang sama terjadi untuk Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Kotawaringin Timur. Keduanya juga nilai setornya ke kas daerah masih nol rupiah.

Meski demikian ketiga entitas ini meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Angka itu adalah kondisi sebelum penyerahan opini dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) diberikan kepada pemerintah daerah bersangkutan,” katanya.

Sementara itu total temuan untuk 15 pemerintah daerah Rp34,164 miliar dengan tingkat pengembalian atau nilai penyetoran kembali Rp8,64 miliar. (ROZIQIN/B-6)