Ada Surat Kemendagri untuk Musyawarah, DPRD Kalteng Tetap Gelar Paripurna Hak Interpelasi

Oleh M. Muchlas Roziqin
08 Juni 2018 - 15:52 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melayangkan surat terkait polemik Pergub Kalteng. Tetapi, kalangan DPRD Kalteng tetap menggelar rapat paripurna dengan agenda pengumuman hak interpelasi, Jumat (8/6/2018).

Padahal sebelumnya, beberapa di antara mereka sudah berucap akan menunggu dan menyandarkan apapun hasil kesimpulan dan penjelasan dari Mendagri. Apabila tidak ditemukan pelanggaran yang strategis, maka dengan sendirinya tidak akan berlanjut ke interpelasi.

Ternyata, surat Kemendagri bernomor 161.1/3533/SJ tertanggal 6 Juni 2018 itu berisi penjelasan terkait apa yang dipersoalkan anggota DPRD Kalteng, yaitu perihal penjelasan terkait hak keuangan DPRD dan tenaga kontrak.

Surat yang ditandatangani Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo itu memberikan penjelasan beberapa hal, pun diakhiri dengan arahan agar hendaknya penyelesaian melalui komunikasi dan musyawarah antara Gubernur dan DPRD, bukan dengan interpelasi.

Antara lain menjelaskan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi (Perda) Kalteng Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kalteng.

"Mengatur bahwa (a) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon," tulis surat tersebut.

"(b) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan operasional kendaraan dinas jabatan," sambungnya.

Sebagai pelaksanaan Pasal 17 ayat (5) Perda Nomor 4 Tahun 2017 telah ditetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Kalteng Nomor 33 Tahun 2017 pada 28 September 2017 yang substansinya antara lain terkait dengan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bertentangan dengan PP Nomor 1B Tahun 2017 dan Perda Nomor 4 Tahun 2017.

"Yaitu (a) Penentuan besaran tunjangan perumahan masih membiayai komponen listrik, telepon, internet, air, TV Kabel, biaya penyusutan, biaya pemeliharaan, dan biaya lainnya, yang seharusnya tidak termasuk dalam komponen perhitungan besaran tunjangan perumahan," terang Hadi Prabowo.

"Kemudian untuk penentuan besaran tunjangan transportasi masih membiayai komponen sopir, biaya operasional, maintenance, yang seharusnya tidak termasuk dalam komponen perhitungan besaran tunjangan transportasi," bebernya.

TAGS:

#Tunjangan DPRD

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

DP3APPKB Kalteng Terima Studi Tiru Forum Puspa Murung Raya

26 April 2024 - 03:21 WIB

Linae berharap Forum Puspa Kabupaten Murung Raya dapat berperan aktif dalam mengatasi permasalahan Stunting.

Lurah Panarung Mengimbau Masyarakat untuk Menciptakan Wilayah Aman, Bersih, dan Nyaman

26 April 2024 - 03:00 WIB

Evi Kahayanti mengajak masyarakat untuk aktif dalam pelaksanaan siskamling. Siskamling merupakan kegiatan pengamanan lingkungan yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat.

Plh Asisten Pemkesra Kalteng Ikuti Puncak Peringatan Hari Otda

26 April 2024 - 02:41 WIB

Peringatan Hari Otda XXVIII di Surabaya mengambil tema Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat.

Dislutkan Kalteng Sambut Baik Sertifikasi Elektronik Penanganan Ikan

26 April 2024 - 02:22 WIB

Langkah ini mempercepat proses sertifikasi sehingga tidak menjadi kendala bagi pelaku usaha perikanan dalam menjalankan proses produksi usahanya.

Hadiri Peringatan Hari Otonomi Daerah, Kepala BKD Kalteng Ingatkan Komitmen Reformasi Birokrasi

26 April 2024 - 02:00 WIB

Lisdamengajak semua ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperkuat komitmen terhadap tanggung jawab dalam membangun reformasi birokrasi.

Golkar Kalteng Perkuat Internal Partai untuk Hadapi Pilkada 2024

26 April 2024 - 01:41 WIB

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Kalteng Suhartono Firdaus. Sehingga, saat ini pihaknya sedang melakukan evaluasi internal partai.

Kemenag Kotim Jadwalkan Keberangkatan 161 JCH ke Embarkasi Banjarmasin

26 April 2024 - 01:21 WIB

JCH Kotim akan mulai memasuki asrama UPT Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin pada tanggal 18 Mei 2024 pukul 09.00 WITA.

Tim Animal Rescue Pandulima Evakuasi Ular di Rumah Warga, Tidak Ada Korban Jiwa

26 April 2024 - 01:00 WIB

Setibanya di lokasi, tim Pandulima menemukan ular kecil yang dilaporkan oleh Holik berada di kamar mandi.

Hargono Siap Jadi Bakal Calon Wakil Bupati Kobar Dampingi Nurhidayah

26 April 2024 - 00:41 WIB

Hargono sendiri ketika di konfirmasi mengenai hasil Poling tersebut, dengan rendah hati, Hargono menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung dirinya dalam poling itu.

Lomba Bagasing Juga Turut Ramaikan HUT Kapuas

26 April 2024 - 00:21 WIB

Lomba ini merupakan tradisi permainan jaman dulu dimana semangat untuk menjadi juara dan terbaik bagi timnya.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia