Ini Alasan Ketua DPRD Kalteng Tetap Gelar Paripurna Interpelasi

  • Oleh M. Muchlas Roziqin
  • 08 Juni 2018 - 16:30 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya – DPRD Kalteng tetap menggelar rapat paripurna dengan agenda pengumuman hak interpelasi, Jumat (8/6/2018).

Meskipun Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah melayangkan surat pada (6/6/2018) penjelasan pascakonsultasi beberapa waktu lalu. Dan ada poinnya agar mengutamakan musyawarah.

Terkait itu, Ketua DPRD Kalteng Reinhard Atu Narang berkilah tidak ada disebutkan dalam surat penjelasan itu ada larangan interpelasi.

"Kan tidak dilarang dalam surat tersebut, dan tidak boleh melarang-larang hak dewan yang telah diatur Undang-undang. Hak bertanya itu hak kita, habis bertanya dan dijawab ya selesai,” jawab Atu, usai paripurna.

Begitu juga saat dikonfirmasi terkait pertemuan Gubernur Kalteng yang dipanggil Mendagri untuk memberikan klarifikasi atas tudingan pihak DPRD terkait Pergub 10 dan evaluasi tenaga kontrak, saat itu Kemendagri menyarankan agar Pemprov - DPRD mengintensifkan komunikasi dan mediasi.

“Loh ini kan sudah komunikasi, sebelum surat menteri keluar pun kami sudah komunikasi. Bilang ya, menteri itu tidak tahu situasi di daerah,” sergah Atu. (ROZIQIN/B-11)

Berita Terbaru