BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, H Dani Rakhman menyarankan agar pemerintah kabupaten bisa bersinergi dengan  pemerintah provinsi dalam hal penataan investasi. 

Dani Rakhman mengatakan, sinergi berupa penataan investasi di daerah ini serta menindak tegas perusahaan nakal yang tidak taat aturan serta mengindahkan kewajibannya untuk menyejahterakan masyarakat setempat.

"Kami sangat sepakat dan mendukung langkah Gubernur Kalteng yang tegas terhadap perusahaan pelanggar aturan. Kepala daerah harus tegas terhadap investasi nakal," kata Dani, Kamis (26/7/2018).

Dani sangat berharap Pemkab Kotim menyamakan persepsi dengan pemerintah provinsi, untuk bersama-sama menata investasi di daerah.

Agar bisa dipilah mana investasi yang nakal dan patuh. Karena selama ini, dia melihat kebijakan dari pemerintah provinsi ini sangat pro kepada masyarakat kecil, salah satunya yang berkaitan dengan kesejahteraaan.

Dia mencontohkan seperti kewajiban plasma itu selama ini hanya sebatas retorika saja. Pemkab sepanjang ini belum pernah memberikan informasi terkait pelaksanaan kewajiban itu kepada publik.

"Sehingga patut kita pertanyakan sejauh mana keseriusan pemkab selama ini. Jangan lepas tangan begitu saja," tukasnya.

Di sisi lain, Dani memahami kewenangan untuk mengurus perkebunan dan pertambangan sudah tidak ditangani pemerintah kabupaten, karena diambil alih pemerintah provinsi. Namun, bukan berarti pemkab harus lepas tangan dengan hasil kebijakan sebelumnya. (NACO/B-11)