BORNEONEWS, Palangka Raya - Masalah stunting atau kekerdilan menjadi perhatian serius di era kepemimpinan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran bersama wakilnya, Habib Said Ismail. Ini karena Kalteng menempati urutan lima besar nasional dalam kasus stunting. Seperti apa upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menurunkan angka stunting

Masalah stunting adalah masalah nasional. Semua kepala pemerintahan di daerah diminta untuk menekan angka stunting ini. Termasuk Kalimantan Tengah.

“Kita turunkan angka stunting sehingga anak-anak kita bisa tumbuh menjadi generasi yang premium,” tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, di depan sidang bersama MPR RI dan DPR RI, Jumat, 16 Agustus 2019.

Menurut Presiden Jokowi, untuk mencetak sumber daya manusia atau SDM yang pintar dan berbudi pekerti luhur, harus didahului oleh SDM sehat dan kuat. Salah satunya dengan menurunkan angka stunting.

Stunting adalah sebuah kondisi tinggi badan seseorang jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang seusianya. Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir. Ini biasanya tampak setelah anak berusia dua tahun.

Pemerintahan Jokowi periode pertama telah menurunkan angka stunting dari 37,2 persen pada tahun 2013 menjadi 30,6 persen pada tahun 2018. Namun angka ini masih di atas angka 20 persen berdasarkan standar badan kesehatan dunia atau WHO.

Sementara di Kalimantan Tengah, angka stunting saat ini adalah 34 persen. Sudah terjadi penurunan bila dibandingkan pada 2017 yang mencapai angka 39 persen.

Angka stunting di Kalimantan Tengah ini menjadi perhatian parlemen Indonesia. Pada 26 Juli 2019 mereka berkunjung ke Bumi Tambun Bungai ini untuk membahas masalah stunting dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ketua rombongan Komisi IX DPR RI Dewi Asmara mengatakan, tingginya angka stunting di Kalimantan Tengah harus segera ditangani. Apalagi tahun depan pemerintah Indonesia akan mengedepankan pembangunan sumber daya manusia.

"Stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan saja, tapi juga pemerintah daerah," ungkapnya.

Kementerian lainnya juga turut bertanggungjawab. Setidaknya mereka bisa memperhatikan aspek lain, seperti bagaimana kondisi rumah atau ekonomi warga yang terkena stunting.

Menurut Dewi Asmara, ada sekitar tujuh hingga delapan kementerian yang juga berpartisipasi menurunkan angka stunting.

Lalu seperti apa rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

"Target kita dalam lima tahun ke depan berada di angka 20 persen dari saat ini di 34 persen," kata Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri, Rabu, 7 Agustus 2019.

Komitmen Pemprov Kalteng segera menekan kasus stunting ini bisa dilihat dengan telah disusunnya peraturan gubernur tentang aksi percepatan penanggulangan stunting tahun 2019-2023. Peraturan gubernur ini mewajibkan setiap level pemerintahan mengambil kebijakan untuk menanggulangi  stunting.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga sudah menyiapkan sejumlah langkah menurunkan angka stunting. Langkah awal telah mengundang seluruh bupati dan wali kota untuk mengadakan pertemuan berikut membuat regulasi tingkat wilayah.

"Salah satu regulasinya adalah pembiayaan penanggulangan stunting di tingkat desa melalui alokasi dana desa atau ADD. Kemudian kita membangun sinergitas tingkat provinsi dan berharap turun ke tingkat kabupaten dan kota," kata Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah Suyuti Syamsul, usai rapat Forum Koordinasi Pelaksanaan Germas dan Percepatan Penanggulangan Stunting, di Palangka Raya, Kamis, 13 Juni 2019.

Contohnya seperti penggunaan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN), maupun dana desa. Termasuk meminta bantuan sektor swasta melalui program corporate social responsibility (CSR) baik pada sektor perkebunan, pertambangan, dan lainnya.  

"Kami juga akan menggerakkan semua sektor. Juga mendorong dari unsur keagamaan, adat, TNI, Polri. Kita akan bergerak bersama mencegah stunting," ungkap Fahrizal.

Saat ini ada lima kabupaten yang menjadi titik fokus pencegahan stunting di Kalimantan Tengah. Kelima kabupaten itu adalah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, dan Kabupaten Gunung Mas.

"Yang lain juga tetap kita perhatikan, namun angkanya rendah. Tapi tidak boleh lengah karena ini berkenaan dengan pola hidup," tegas sekda.

Soal dana, pemerintah daerah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk mengatasi stunting. Dana miliaran sudah digelontorkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk pengadaan makanan tambahan dan vaksin. Anggaran juga digunakan untuk membayar iuran BPJS melalui Kartu Kalteng Berkah.

"Saya tidak hafal berapa angka pastinya, tapi itu cukup besar. Untuk pembayaran iuran kartu sehat Kalteng Berkah saja Rp25 miliar yang dibayar setiap tahun ke BPJS," ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Suyuti Syamsul.

Soal dana, pemerintah provinsi juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memberikan dana alokasi khusus (DAK). Dana inilah yang nantinya membantu masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan dan penyetaraan gizinya. Dengan demikian angka stunting bisa ditekan.

Kerja sama pemangku kepentingan

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) teknis yang ditunjuk untuk menangani stunting. Suyuti optimistis jika kasus stunting bisa ditekan.

Namun, menurut dia, masalah stunting tidak bisa ditangani sendiri. Tapi butuh kerja sama oleh seluruh pemangku kepentingan. Sebab masalah stunting ini merupakan masalah multifaktor. Hal tersebut bisa disebabkan oleh seringnya balita sakit, kemudian gizi yang tidak seimbang.

"Kalau semua sektor menyelesaikan masalah yang menjadi penyebab stunting, masalah akan selesai dengan cepat," ujar Suyuti, Rabu, 7 Agustus 2019.

Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah telah memberikan pelayanan maksimal untuk mengurangi angka stunting. Di antaranya pemberian makanan tambahan untuk bayi dan ibu hamil, imunisasi, dan Kartu Kalteng Berkah.

"Kami sudah berupaya dengan maksimal. Saya kira sektor lain juga sudah bergerak, misalnya revitalisasi posyandu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, red)," jelasnya.

Salah satu pemangku kepentingan yang turut terlibat dalam penanganan stunting ini adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Kalimantan Tengah. Lembaga ini ikut membantu Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah menanggulangi stunting.

Plt Kepala BKKBN Kalimantan Tengah Satyawati Kusumawijaya mengatakan, jajarannya akan gencar memberikan sosialisasi terhadap ibu hamil, mulai dari janin hingga berumur dua tahun.

"Untuk pencegahan stunting, kita menargetkan pada 19 ribu kepala keluarga yang memiliki balita," ujarnya, Jumat, 29 Maret 2019.

Untuk menunjang program ini, BKKBN Kalteng dapat bantuan dana dari BKKBN pusat sebanyak Rp 120 juta.

Selain melibatkan lembaga pemerintahan, Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah juga menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi. Satuan organisasi perangkat daerah ini telah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan sejumlah perguruan tinggi untuk meminimalisasi stunting.

Suyuti Syamsul menerangkan, nantinya sejumlah kampus yang sudah menandatangani nota kesepahaman akan menangani berbagai daerah binaan. Saat ini penanganan difokuskan di Kabupaten Barito Timur.

Dalam nota kesepahaman ini disebutkan akan ada penempatan mahasiswa di daerah yang terdapat banyak anak terkena stunting dalam bentuk pendampingan. Tugas para mahasiswa ini memantau 1.000 hari pertama usia kehidupan agar tidak ada anak terkena stunting.

"Yang harus dikerjakan adalah semua sektor. Tidak hanya itu, hal lainnya yang perlu dilakukan yakni bekerjasama sekaligus mendorong Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) untuk memaksimalkan posyandu," ujar Suyuti.

Upaya pencegahan

Seperti diketahui, berdasarkan hasil survei terakhir Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan diketahui angka stunting di Kalimantan Tengah berada di kisaran 34.04 persen lebih tinggi dari angka nasional 30.08 persen.

Untuk mengurangi angka stunting, maka Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah telah melakukan intervensi pada sejumlah aspek yang mempengaruhi stunting balita. Misalnya dengan mengajak ibu yang masih mengandung untuk rutin memeriksakan kesehatan dan mengonsumsi makanan bergizi seimbang.

Upaya pencegahan ini diperlukan agar bayi yang lahir nanti bisa sehat dan tidak mengalami stunting dalam tumbuh kembangnya.

Pencegahan dengan deteksi dini adalah salah satu langkah yang dirasa cukup optimal untuk menekan angka stunting di Provinsi Kalimantan Tengah. Deteksi dini ini pada anak, terutama yang berusia di bawah dua tahun.

Caranya adalah dengan pemantauan berat badan. Penurunan berat badan bisa menjadi salah satu risiko terjadi stunting, apalagi jika bayi masih berusia di bawah dua tahun.

Kemudian gejala yang mudah dikenali adalah tinggi badan anak kurang dari 85 cm. Gejala ini bila tidak ditangani akan berakibat fatal. Anak akan mengalami kekerdilan permanen dan kehilangan kemampuan pertumbuhan hingga dewasa.

Upaya pencegahan juga dilakukan pada ibu yang berpotensi melahirkan anak stunting. Soal ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mendanai program pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil. Selain itu, pemberian makanan tambahan ini juga diperuntukkan bagi anak-anak yang berusia di bawah umur dua tahun.

Untuk ibu hamil, makanan tambahan mengandung zat besi dan asam folat berperan penting mencegah stunting pada anak yang dilahirkan nanti. Karena zat besi dan asam folat adalah kombinasi nutrisi penting bagi anak selama kehamilan.  

Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ini adalah salah satu program Dinas Kesehatan untuk mengurangi stunting di Provinsi Kalimantan Tengah.

"Program ini kita tujukan agar kasus stunting yang angkanya di Kalimantan Tengah lumayan tinggi, bisa segera turun," ujar Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah Suyuti Syamsul.

Anak stunting bisa diselamatkan

Berbagai upaya pencegahan telah dikembangkan. Lalu bagaimana penanganan terhadap anak yang sudah terlanjur mengalami stunting

Suyuti Syamsul menegaskan, anak yang terkena stunting masih bisa diselamatkan tumbuh kembangnya.

 “Bisa saja ditolong, namun dengan syarat anak yang stunting ini umurnya masih di bawah dua tahun,” kata Suyuti, Rabu, 19 Juni 2019. Sementara untuk anak usia di atas dua tahun pertolongan tidak bisa optimal, khususnya pada sisi pertumbuhan kecerdasan.

Namun untuk tinggi badan masih bisa optimal. Suyuti berharap, angka stunting untuk wilayah Kalimantan Tengah bisa terus ditekan dan mengalami penurunan dari tahun ke tahun melalui kegiatan program dan dukungan orang tua.  (TIM BORNEONEWS)