Perketat Pengawasan Terhadap PBS yang Menyalahi Aturan di Kalteng
- 04 Januari 2023 - 20:20 WIB
Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Lohing Simon meminta kepada pemda supaya dapat lebih memperketat pengawasan terhadap perusahaan besar swasta (PBS) yang menyalahi aturan di Kalteng.
Pemerintah Pusat Diminta Juga Tindak Perusahaan Tidak Berizin
- 12 Januari 2022 - 21:50 WIB
Pemkab Kotawaringin Timur dan DPRD diminta agar menindaklanjuti?ke pemerintah pusat, untuk mempertanyakan mengenai areal perusahaan yang dicabut perizinannya.
Legislator ini Pertanyakan Pencabutan Izin Perkebunan oleh Menteri Kehutanan
- 03 Mei 2020 - 09:50 WIB
Ketua Fraksi PKB DPRD Kotawaringin Timur, M Abadi mempertanyakan status lahan seluas 5.369,8 hektare yang izinnya dicabut Menteri Kehutanan.
Anggota Komisi I DPRD Kotim Soroto Izin Perkebunan di Cempaga
- 04 November 2019 - 18:54 WIB
Anggota Komisi I DPRD Kotim, Rimbun, menyoroti sejumlah izin perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Kecamatan Cempaga dan Cempaga Hulu.
Pemkab Kotawaringin Timur Harus Berani Tindaklanjuti Temuan BPK Soal Izin Perkebunan
- 25 Agustus 2019 - 19:22 WIB
Kata Rudianur sangat jelas dalam audit BPK terkait dengan sektor usaha perkebunan menyimpan segudang masalah
Anggota DPRD Kotim Ini Minta Pemerintah Tegas Soal Perkebunan
- 19 Agustus 2019 - 14:46 WIB
Anggota DPRD Kotawaringi Timur, Hairis Salamad menyoroti persoalan yang terjadi antara pihak perkebunan dengan masyarakat.
Legislatif Respon Positif Pencabutan Izin 800 Ribu Hektare Lahan Perkebunan di Kalteng
- 31 Juli 2018 - 15:02 WIB
"Mudahan kebijakan ini, juga mendapat respon cepat dari pemerintah pusat. Sehingga bisa menimbulkan efek jera," kata Anggota Komisi B DPRD Kalteng, Syahruddin.
Lahan Milik Perusahaan Kebun tapi 3 Tahun tak Ditanami Izinnya Terancam Dicabut
- 30 Juli 2018 - 07:08 WIB
Siap-siap saja bagi yang mengaku investor perkebunan, yang hanya mengajukan izin namun tidak ditanami selama kurun tiga tahun, dicap broker izin oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng).
Izin Perkebunan 800.000 Hektare Dicabut, 1,2 Juta Hektare Masuk Antrean
- 27 Juli 2018 - 07:02 WIB
Lantaran dalam waktu lama tidak digarap, yang dirugikan Kalteng. Sebab izin sudah dikeluarkan tetapi tidak dikerjakan, maka pajak, retribusi, dan dampak ekonomi lainnya tidak jalan. Sehingga, tidak ada yang masuk ke kas daerah dan seterusnya.
Legalitas PT Bumi Sawit Kencana Menggarap Lahan Layak Jadi Sorotan
- 29 Desember 2017 - 20:20 WIB