Sikapi Pendelegasian Izin Tambang, DPRD Kalteng Minta Pemda Kelola Perizinan dengan Optimal
- 24 April 2022 - 13:10 WIB
Pemerintah Pusat belum lama ini telah mengeluarkan kebijakan baru tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Tambang Mineral dan Batubara (minerba) yang tertuang dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 5 tahun 2022.
Bahlil Tandatangani Pencabutan 19 Izin Tambang
- 11 Januari 2022 - 08:40 WIB
Ke 19 IUP itu jadi yang pertama dicabut dari total 2.087 IUP yang akan dicabut karena tidak beroperasi, tidak ditindaklanjuti dengan izin usaha, ataupun tidak menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB)
KSP: Ketegasan Tertibkan Izin Tambang Bukti Presiden Dengarkan Publik
- 09 Januari 2022 - 10:00 WIB
Menurutnya, selama ini tata kelola sumber daya alam banyak mendapat sorotan publik, karena dinilai tidak merata, transparansi, serta memunculkan ketimpangan dan kerusakan lingkungan
Gubernur Kalteng Tolak Izin Tambang Baru
- 16 September 2021 - 17:21 WIB
Sugianto menyampaikan dari hasil evaluasi dan peninjauan keberadaan perusahaan pertambangan yang ada di Kalimantan Tengah masih belum memberikan kesejahteraan ke masyarakat
Izin Tambang Diusulkan Dikembalikan ke Daerah
- 26 Maret 2021 - 17:31 WIB
Politisi PDIP ini berharapdengan kembalinya kewenangan perizinan pertambangan ke daerah, diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam prosesnya, dan meringankan biayanya
DPRD Kobar Dorong Pihak Terkait Periksa Izin Tambang di Desa Sambi
- 18 Februari 2021 - 19:35 WIB
Wakil Ketua I DPRD Kotawaringin Barat (Kobar) Mulyadin, mendorong unsur terkait untuk menindaklanjuti terkait adanya informasi penambangan emas, dipenambangan liar yang dilakukan warga negara asing (WNA) asal China di Desa Sambi, Kecamatan Arut Utara (Aruta).
Polisi Hentikan Penyidikan Dugaan Pemalsuan IUP, Kuasa Hukum Pelapor akan Bawa Perkara ke Mabes Polri
- 27 Oktober 2020 - 14:40 WIB
Dugaan pemalsuan Izin Usaha Pertambangan atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pemanfaatan tanah urukyang penyidikannya dihentikan oleh Polda Kalteng karena tidak terbukti, kini terus bergulir dan rencananya Kuasa Hukum Pelapor Baron Ruhat Binti dan Rekan akan membawa kasus tersebut ke Mabes Polri.
Pemko Palangka Raya Bentuk Tim Teknis Sumber Daya Alam
- 25 April 2017 - 11:54 WIB
Dua dari 20 Tongkang yang Ditahan Sudah Boleh Berlayar
- 16 Februari 2017 - 14:50 WIB
Penciutan Areal Tambang karena Banyak Perusahaan Tidak Lakukan Reklamasi
- 13 Februari 2017 - 22:00 WIB