Komisi I DPRD Kotim Paparkan Usulan Anggaran Mitra Kerja
- 21 November 2023 - 21:15 WIB
Komisi I DPRD kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memaparkan usulan anggaran RAPBD murni tahun anggaran 2024.
Linda Mengisi Posisi Wakil Ketua Komisi I DPRD Kotim
- 21 Februari 2023 - 11:10 WIB
Linda, anggota komisi IImengisi posisi Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim), menggantikan almarhum Anang Kapeliyus.
Ini Rekomendasi Komisi I DPRD Kotim soal Sempadan Sungai antara Warga Desa Sebabi dengan PT SSM
- 09 Februari 2023 - 09:00 WIB
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kotim) menyampaikan kesimpulan permasalahan antara masyarakat Desa Sebabi, Kecamatan Telawang dan PT Sukajadi Sawit Mekar (SSM).
Laporan Warga Mandek di Komisi I DPRD Kotim
- 20 Juni 2021 - 16:30 WIB
Aspirasi warga yang disampaikan ke DPRD Kotim sebagian tidak jelas tindaklanjutnya. Bahkan kini mandek di Komisi I.
Komisi I DPRD Kotim: Perizinan Perusahaan Karnel di Tanah Mas Tidak ada Masalah
- 16 Juli 2020 - 18:50 WIB
Komisi I DPRD Kotim memastikan perizinan perusahaan karnel yang dimiliki PT. Sinar Jaya Inti Mulai (SJIM) yang beroperasi di Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotim tidak ada permalasahan.
Garap Potensi Besar Raih PAD
- 29 Februari 2020 - 16:10 WIB
Anggota Komisi I DPRD Kotim Rimbun menekankan agar Pemkab Kotim bisa meraih PAD melalui sumber yang punya potensi besar.
Anggota Komisi I DPRD Kotim Ini Dukung Tiap Malam Minggu Dilakukan Pagelaran Seni di Ikon Jelawat
- 27 Februari 2020 - 18:30 WIB
Anggota Komisi I DPRD Kotim Rimbun mendukung agar setiap malam Minggu Pemkab Kotim menyediakan tempat pagelaran senidaerah di kawasan ikon Jelawat Sampit/
Komisi I DPRD Kotim Akan Minta Data Tanah Kuburan ke BPN
- 09 Februari 2020 - 13:10 WIB
Anggota Komisi I DPRD Kotim, Rimbun menegaskan mereka dalam waktu dekat akan bertandang ke BPN Kotim untuk meminta data tanah kuburan.
Komisi I DPRD Kotim: Tolak Penghapusan Tenaga Honorer
- 03 Februari 2020 - 20:40 WIB
Anggota Komisi I DPRD Kotim, Rimbun tidak sepakat jika tenaga honorer dihapus pemerintah pusat.