AS Khawatir Pasal-Pasal dalam KUHP Baru Indonesia
- 19 Februari 2023 - 16:10 WIB
Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken menyampaikan kekhawatiran pemerintahnya terkait sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang baru, yang disahkan akhir tahun lalu.
Bidkum Polda Kalteng Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP di Polres Barito Timur
- 07 Februari 2023 - 23:00 WIB
Bidang Hukum (Bidkum) Polda Kalimantan Tengah mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, di Aula Pratisara Wirya Polres Barito Timur, Selasa, 7 Februari 2023.
Guru Besar UI: Banyak Pasal KUHP Baru Merupakan "Jalan Tengah"
- 25 Desember 2022 - 09:20 WIB
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hukum Indonesia (FH UI) Topo Santosomenyebutkan banyak pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang merupakan "jalan tengah".
Liku-liku Perjalanan Panjang KUHP
- 21 Desember 2022 - 15:30 WIB
Pada Selasa (6/12/2022) Pemerintah yang diwakili Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama DPR RI mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang.
Harkristuti Harkrisnowo: KUHP Baru Terdapat 5 Misi
- 19 Desember 2022 - 16:00 WIB
Guru besar hukum pidana dari Universitas Indonesia, ProfHarkristuti HarkrisnowoSH, MA, PhD,yang juga menjadi anggota tim perumus KUHP baru, menyampaikan bahwa dalam KUHP baru ini terdapat lima misi, yaitu rekodifikasi terbuka dan terbatas, demokratisasi, aktualisasi, modernisasi, dan harmonisasi.
Menparekraf Koordinasikan Penerapan KUHP Baru dengan Kapolri
- 17 Desember 2022 - 10:00 WIB
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo terkait penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru guna memastikan kenyamanan berwisata di Indonesia.
KSP: Pasal Perzinaan KUHP Cegah Perilaku Main Hakim Sendiri
- 13 Desember 2022 - 12:20 WIB
Tenaga ahli utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden Ade Irfan Pulungan mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang telah disahkan 6 Desember 2022 lalu, dapat mencegah perilaku main hakim sendir dalam kasus perzinaan.
Imigrasi: KUHP Baru Belum Pengaruhi Kunjungan Wisatawan dan Investasi
- 12 Desember 2022 - 04:00 WIB
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI menegaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan tidak mempengaruhi kunjungan wisatawan mancanegara dan investasi di Indonesia.
MK Nyatakan Pasal KUHP Pencabulan Anak Inkonstitusional Karena ini
- 15 Desember 2021 - 17:30 WIB
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 293 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) inkonstitusional karena pengaduan kasus pencabulan anak yang diatur hanya dapat dilakukan korban, sepatutnya dapat pula dilakukan orang tua, wali, atau kuasanya.
Kasus Karhutla Perorangan Diganjar Pasal KUHP
- 07 Oktober 2019 - 16:16 WIB
Jaksa akan lebih mudah dalam pembuktiannya jika pasal yang dikenakan adalah KUHP, karena pelaku pembakaran lahan merupakan pelaku perseorangan