Batamad Diminta Jadi Organisasi Paramiliter Ujung Tombak Bela Hak Masyarakat Adat
- 27 Januari 2022 - 22:30 WIB
Bupati Barito Utara mengharapkan bahwa Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (Batamad) Kabupaten Barito Utara mampu menjadi organisasi paramiliter yang membela hak-hak masyarakat adat Dayak.
Sekda Palangka Raya: Masyarakat Adat Harus Dilindungi
- 01 November 2021 - 16:00 WIB
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu mengatakan, Masyarakat Hukum Adat (MHA) harus dilindungi keberadaannya.
Kemenkumham: Pembangunan Industri Tak Boleh Korbankan Masyarakat Adat
- 31 Oktober 2021 - 21:00 WIB
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI mengingatkan pemerintah pusat, daerah dan pemangku kepentingan terkait bahwa pembangunan sebuah industri tidak boleh mengorbankan hak-hak masyarakat adat.
Masyarakat Adat Diminta Berperan Sukseskan Pembangunan di Seruyan
- 07 Oktober 2021 - 13:15 WIB
Pemerintah Kabupaten Seruyan, mengajak masyarakat adat dan lembaga adat di Kabupaten Seruyan, ikut berperan menyukseskan pembangunan di Bumi Gawi Hatantiring.
Masyarakat Adat Cenderung Tak Tersentuh COVID-19
- 20 Juni 2021 - 07:00 WIB
Masyarakat dapat mengisolasi diri karena dengan kearifan lokal bisa menguatkan imunitas tubuhnya, kebutuhan nutrisi mereka, serta tidak tergoncang dengan adanya pandemi COVID-19
Pernah Mau Dibunuh dan Diimingi Uang Banyak, Perempuan ini Kukuh Perjuangkan Hak Masyarakat Adat
- 21 April 2021 - 15:55 WIB
Meski pernah mendapat ancaman pembunuhan, pemecatan dari status sebagai pegawai negeri sipil atau PNS saat belum pensiun atau bahkan iming-iming uang yang banyak, Mardiana Deren tetap kukuh memperjuangkan hak-hak masyarakat di Kabupaten Barito Timur.
Raperda PPMHA Diharapkan Menambah Produk Hukum Daerah yang Bermutu
- 26 Januari 2021 - 15:45 WIB
KSP: UU Cipta Kerja Lindungi Masyarakat Adat
- 08 November 2020 - 01:00 WIB
Dalam UU Cipta Kerja, masyarakat adat akan diikutkan dalam kebijakan penataan kawasan hutan, konservasi hingga Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Ary Egahni Ben Brahim: RUU Perlindungan Masyarakat Adat Hadir untuk Beri Ketenangan Investasi dan Perlindungan Masyarakat Adat
- 30 September 2020 - 18:05 WIB
Anggota Komisi III DPR RI, Ary Egahni Ben Brahim mengatakan bahwa dirinya ingin agar Rancangan Undang-Undang atau RUU Perlindungan Masyarakat Adat dapat segera dapat diselesaikan dan menjadi undang-undang untuk memberi ketenangan dalam berinvestasi. Selain itu tentu saja untuk segera memberi perlindungan kepada masyarakat adat.
Prasyarat Pengakuan Masyarakat Adat Dinilai Berat
- 26 September 2020 - 20:40 WIB
Pengamat Kehutanan Sadino menilai prasyarat pengakuan masyarakat hutan adat (MHA) secara hukum berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 Tahun 2012 sangat berat dan membebani masyarakat adat yang belum terdaftar. Tertera dalam keputusan tersebut, persyaratan komunitas MHA salah satunya adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosia, dan hukum.