MK Tidak Terima Uji Materi Partai Buruh Soal "Presidential Threshold"
- 15 September 2023 - 03:00 WIB
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk tidak menerima permohonan para pemohon uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terkait ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold).
Ace: Golkar dan PAN Masih Penuhi Syarat Presidential Threshold
- 26 April 2023 - 21:10 WIB
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan partainya bersama Partai Amanat Nasional (PAN) memenuhi ambang batas presiden (Presidential Threshold) pada Pemilu 2024.
MK Tolak Gugatan PKS Terkait Presidential Threshold
- 30 September 2022 - 12:00 WIB
Sebelumnya, dalam pokok permohonannya, PKS meminta angka ambang batas pencalonan presiden diturunkan dari 20 persen menjadi tujuh hingga sembilan persen.
Anggota MPR: PT 20 Persen Tidak Sesuai Perintah Konstitusi
- 20 Februari 2022 - 21:40 WIB
Anggota MPR RI dari Kelompok DPD Ahmad Kanedi mengatakan, syarat ambang batas pencalonan presiden atau "presidential threshold" (PT) sebesar 20 persen merupakan sesuatu yang membingungkan dan tidak sesuai dengan perintah konstitusi.
Junimart: Kemenpan RB Dalami Motif ASN Gugat "Presidential Threshold"
- 06 Januari 2022 - 11:20 WIB
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, JunimartGirsangmeminta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) mendalami motif seorang aparatur sipil negara menggugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi terkait denganpresidentialthreshold.
Anggota DPR: Presidential Threshold 0 Persen Berpotensi Hilangkan Keserentakan Pemilu
- 19 Desember 2021 - 11:41 WIB
Zulfikar mengatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur keserentakan pemilu yang menghendaki dilaksanakan dalam 1 hari pemungutan suara, terutama Pilpres satu putaran.