Anggota DPR RI Harap Revisi UU ITE Bisa Hapus Pasal Multitafsir
- 25 November 2021 - 11:31 WIB
Dalam audiensi itu, Christina sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya, menyampaikan ia yakin revisi UU ITE merupakan upaya pemerintah menjawab berbagai keresahan masyarakat
Mahfud: Revisi UU ITE Segera Masuk Legislasi DPR
- 15 Juni 2021 - 17:45 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan revisi empat pasal dalam UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang sudah selesai dilakukan segera masuk proses legislasi di DPR RI.
Mahfud MD: Hanya Korban Bisa Melakukan Laporan dalam Revisi UU ITE
- 12 Juni 2021 - 17:20 WIB
Bila ada seseorang yang menghina pribadi orang lain hanya dapat dilaporkan oleh pribadi korban atau kuasa hukum korban yang ditunjuk secara tertulis
Pelaku Asusila Tak Terjerat dalam Revisi UU ITE
- 12 Juni 2021 - 15:21 WIB
Nantinya seseorang yang dilaporkan menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa benci itu tidak termasuk melanggar pasal ini yang melanggar itu jika seseorang terbukti menyebarkan informasi dan menimbulkan kebencian serta dibarengi dengan hasutan agar orang lain menyebarkan informasi itu
Babak Baru Revisi UU ITE
- 23 Mei 2021 - 12:20 WIB
Wacana merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memasuki babak baru.
Ketua MPR Minta Perkuat Perlindungan Jurnalis Melalui Revisi UU ITE
- 04 Mei 2021 - 08:16 WIB
Bamsoet meminta pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap media sebagaimana Pasal 28 F UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa kebebasan pers merupakan hak asasi
Menakar Keperluan Revisi UU ITE
- 10 April 2021 - 11:50 WIB
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih terus bergulir hingga hari ini, ditandai dengan pertemuan Tim Kajian UU ITE dengan pakar dan publik.
Sahroni Sarankan UU ITE Direvisi Menyeluruh
- 21 Maret 2021 - 04:00 WIB
Politisi Partai NasDem itu menilai revisi menyeluruh terhadap UU ITE itu agar tidak terjadi lagi seorang dikenakan pasal pencemaran nama baik sehingga menjadi polemik di masyarakat
Revisi UU ITE dan KUHP Khususnya Konstruksi Pasal Pencemaran Nama Baik
- 20 Maret 2021 - 22:00 WIB
Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery menilai revisi UU nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sangat krusial dilakukan secara bersama, khususnya menyangkut konstruksi pencemaran nama baik.
Komisi III Dukung Pemerintah Revisi "Pasal Karet" di UU ITE
- 20 Maret 2021 - 21:30 WIB
Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry mendukung wacana pemerintah untuk merevisi beberapa "pasal karet" dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang selama ini menimbulkan kontroversi di masyarakat.