Wamenkumham: RKUHP Jelaskan Seketat Mungkin Beda Penghinaan dan Kritik
- 29 November 2022 - 05:00 WIB
Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Hiariej mengatakan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) mengatur penjelasan seketat mungkin mengenai perbedaan antara penghinaan dan kritik terhadap pemerintah dan lembaga negara.
Wamenkumham Sebut Pemerintah Usulkan Ubah Beberapa Substansi RKUHP
- 24 November 2022 - 15:30 WIB
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan Pemerintah mengusulkan mengubah beberapa substansi Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) setelah mempertimbangkan sejumlah masukan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI pada Rabu (9/11).
DPP AAI Dorong Pengesahan RKUHAP dan RKUHP
- 11 September 2022 - 19:10 WIB
DPP Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) menyatakan siap membangun sinergisme dengan institusi penegak hukum untuk mendorong DPR RI dan pemerintah agar segera mengesahkan RKUHAP dan RKUHP menjadi undang-undang.
Wamenkumham: RKUHP Penting untuk Segera Disahkan
- 14 Juni 2021 - 15:10 WIB
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Prof Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) merupakan sesuatu yang penting dan mendesak untuk segera disahkan.
Serang Harkat dan Martabat Kepala Negara Sahabat Juga Diatur RKUHP
- 13 Juni 2021 - 20:40 WIB
Selain berisi pasal-pasal tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden, rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP) juga mengatur soal penyerangan harkat dan martabat kepala negara sahabat yang sedang bertugas di Indonesia.
Anggota DPR Sarankan RKUHP Tidak Perlu Dibahas Sejak Awal
- 10 Juni 2021 - 18:20 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyarankan agar tidak semua pasal di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dibahas ulang, tetapi cukup beberapa pasal saja yang dinilai kontroversial dan menjadi perdebatan di publik.
RKUHP Berpotensi Mengkriminalisasi Perempuan yang Melakukan Pengguguran Kandungan
- 24 September 2020 - 19:51 WIB
Saat ini sajaadanya banyak tekanan sosial terhadap perempuan yang mengalami kehamilan tidak direncanakan
Kriminalisasi Setiap Bentuk Persetubuhan di Luar Ikatan Perkawinan Dikhawatirkan Termuat dalam RKUHP
- 24 September 2020 - 19:15 WIB
Rancangan Kitab Umum Hukum Pidana atau RKUHP disebut sangatlah multitafsir dan berpotensi membentuk kriminalisasi pada setiap bentuk persetubuhan di luar ikatan perkawinan.
RKUHP Berpotensi Kriminalisasi Orang Tua yang Beri Edukasi Alat Pencegahan Kehamilan pada Anaknya
- 24 September 2020 - 10:45 WIB
Rancangan Kitab Umum Hukum Pidana atau RKUHP disebut-sebut berpotensi menjadikan kriminalisasi bagi para orang tua yang memberikan edukasi mengenai alat pencegahan kehamilan atau alat kontrasepsi kepada anak-anaknya.
Aliansi Masyarakat Sipil Kalteng Minta Tunda Pengesahan RKUHP, Ini Alasannya
- 24 September 2020 - 10:00 WIB
Aliansi Masyarakat Sipil Kalteng Tunda RKUHP meminta penundaan pengesahan Rancangan Kitab Umum Hukum Pidana atau RKUHP sampai tidak lagi mengkriminalisasi perempuan, kelompok rentan dan marginal. Hal ini diungkapkan dalam diskusi virtual Proyeksi Dampak Disahkannya RKUHP Terhadap Kesehatan Reproduksi Dan Kesetaraan Gender pad Rabu, 23 September 2020