YLBHI: Putusan MK Berarti Pemerintah Tak Bisa Berlakukan UU Cipta Kerja
- 26 November 2021 - 10:11 WIB
Pernyataan yang disampaikan oleh mereka berkaitan dengan amar putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dibacakan pada hari ini
YLBHI Sarankan Proses Hukum Kasus Km 50 Dihentikan
- 04 Maret 2021 - 22:00 WIB
Saran YLBHI agar kasus ini dihentikan menurut Isnur, bukan masalah kasus 6?anggota Laskar Pembela Islam yang tewas, tapi bagaimana Indonesia sebagai prinsip negara hukum yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 tegak dan berlaku
Ada Pasal Omnibus Law Cipta Kerja yang Berubah, YLBHI: Ada Kepentingan Jahat
- 28 Oktober 2020 - 13:21 WIB
Aditya memprediksi UU Cipta Kerja ini akan menimbulkan berbagai permasalahan ketika nanti sudah diundangkan. Ia menduga akan bermunculan banyak tafsir yang berbeda dan saling tumpang tindih
YLBHI Sarankan Menkominfo Contoh Pejabat Negara Lain Akui Salah
- 04 Juni 2020 - 21:51 WIB
Pemerintah seharusnya berani mengakui salah dan meminta maaf. Ia pun membandingkan sikap Plate dengan pejabat negara lainnya seperti di Jepang dan Korea Selatan
YLBHI: Larangan Perekaman Persidangan Perparah Mafia Peradilan
- 27 Februari 2020 - 13:15 WIB
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 2 tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan yang berisi larangan mengambil foto, merekam suara dan merekam gambar selama persidangan dinilai dapat memperparah mafia peradilan.
YLBHI Minta Polisi Tak Lanjutkan Laporan Dewi Tanjung Soal Novel
- 08 November 2019 - 11:42 WIB
Tim Advokasi Novel Baswedan meminta Kepolisian Daerah Metro Jaya menindaklanjuti laporan politikus PDIP Dewi Tanjung. Perempuan ini menuding penyidik KPK Novel Baswedan merekayasa penyiraman air keras.
Mahasiswa Kendari Tewas, YLBHI Tolak Sanksi Disiplin 6 Polisi
- 13 Oktober 2019 - 15:12 WIB
Seharusnya ada proses pidana untuk mereka. Selama ini hukum disiplin selalu diterapkan dan karena itu pesannya tidak kuat
YLBHI Tengarai Yasonna Laoly Khianati Presiden Dalam Revisi UU KPK
- 07 Oktober 2019 - 07:20 WIB
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI menengarai ada upaya dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly untuk mengkhianati Presiden Joko Widodo selama pembahasan revisi UU KPK.