"Ini refleksi antiglobalisasi dari negara-negara maju. mereka tidak bisa bersaing dengan produk-produk murah negara berkembang," katanya.

Untuk itu, ujar dia, pertanyaan besarnya adalah bagaimana pemangku kepentingan perekonomian nasional bisa tetap relevan.

Hal tersebut, lanjutnya, adalah dengan mencari sumber perekonomian baru yang belum berkembang serta belum digarap dengan baik di dalam negeri.

Sebelumnya, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menyatakan, kebijakan pro-investasi kalau benar-benar dijalankan secara konsisten oleh pemerintah bakal menekan potensi resesi akibat fenomena ketidakpastian global saat ini.

"Pemerintah perlu terus meningkatkan kebijakan pro investasi untuk mendorong masuknya foreign direct investment ke dalam negeri," kata Pingkan di Jakarta, Kamis (31/10).

Pingkan mengingatkan bahwa Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) merevisi pertumbuhan ekonomi global dari 3,2 persen menjadi 2,9 persen. Sebelumnya hal serupa juga sudah dilakukan oleh dua lembaga keuangan dunia lainnya, yaitu International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia.