ALIH fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan menjadi kendala bagi pemerintah untuk mewujudkan Kabupaten Seruyan sebagai daerah swasembada beras. "Masalah alih fungsi lahan menyebabkan tidak adanya kepastian akan ketersediaan lahan pertanian di Seruyan. Tahun ini ada lahan pertanian, namun belum tentu tahun depan ada," kata Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Seruyan Sugian Noor di Kuala Pembuang, Selasa (2/2/2016).

Untuk itu, pihaknya akan menginventarisasi ketersediaan lahan potensial yang dapat digunakan sebagai lahan pertanian di wilayah itu. "Inventarisasi dilakukan untuk mengetahui luasan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, terutama untuk padi," terangnya.

Ia mengatakan, inventarisasi ketersediaan lahan pertanian akan dimulai dari tingkat desa, lalu dilanjutkan dengan pengajuan kepada bupati untuk ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan yang tidak boleh dialihfungsikan untuk selain pertanian. Lahan pertanian berkelanjutan itu nanti ditetapkan lewat Surat Keputusan (SK) Bupati," katanya.

Mantan Assisten II Sekretaris Daerah (Sekda) Seruyan ini menambahkan, inventarisasi dilakukan bukan hanya untuk memastikan luas lahan yang tersedia untuk pertanian. Tapi juga untuk mengetahui karakteristik tanah serta potensi berbagai komoditas yang dapat dikembangkan pada lahan tersebut. "Inventarisasi kita targetkan selesai tahun ini sehingga daerah punya acuan untuk mengembangkan pertanian," katanya.

Ia melihat, tidak adanya kesesuaian antara karakteristik tanah dan jenis komoditas yang dikembangkan telah menjadi salah satu pemicu kegagalan atau penurunan produktivitas pertanian di 'Bumi Gawi Hatantiring'. "Kalau ternyata memang inventarisasi lahan cocoknya tanam pisang maka tidak usah dipaksa menanam padi. Kondisi tidak sesuai menjadikan produktivitas tidak akan maksimal atau bahkan gagal, akhirnya berujung pada pemborosan," katanya. (Ant/B-2)