Berlangsung di aula Bappedalitbang setempat, ia menuturkan bahwa setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan atau stakeholder.

Baik dimulai dari forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa dan kecamatan, hingga berlanjut pada musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kabupaten yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 20 Maret 2023 mendatant

Sehingga atas dasar tersebut, pihaknya menyelenggarakan forum rapat perangkat daerah 2023 sebagai wadah bersama pelaku pembangunan untuk mensinergikan dan mensinkronisasikan hasil musrenbang kecamatan dengan RKPD untuk kegiatan tahun akan datang.

Dimana pada tahun 2023 ini, sebut Taty, merupakan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Pulang Pisau untuk periode 2018-2023. Sehingga bersamaan dengan itu pula, masa jabatan kepala daerah (Bupati Pulang Pisau) akan berakhir.

"Sehingga perencanaan tahun 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2024-2026, dengan tema pembangunan infrastruktur pelayanan publik dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan pembangunan ekonomi Berkelanjutan," bebernya.

Taty juga menekankan dalam merencanakan dan  merumuskan prioritas pembangunan harus memperhitungkan aspek efesiensi dan efektifitas. Sehingga diperlukan koodinasi, sinkronisasi dan terintegritas dan hindari ego sektoral dalam penyusunan perencanaan.

"Saya juga meminta Kepala OPD untuk terus berinovasi untuk pembangunan. Juga terkait hasil Musrenbang mulai tingkat desa dan kecamatan harus selektif yakni usulan program pembangunan harus benar-benar bersifat prioritas nasional dan daerah serta memberikan dampak langsung kemasyarakat," tandasnya. (ahm)