BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur (Kotim)  Jabiden Nadeak menyebut kebutuhan mendasar di pedalaman khususnya di wilayah utara adalah infrastruktur jalan penghubung antar desa dan kecamatan.

"Dari itu kami mendorong agar skala prioritas dalam pelaksanaan pembangunan di tahun berikutnya tetap memposisikan infastruktur sebagai pekerjaan yang harus diselesaikan," kata Nadeak, Rabu (12/7/2017).

Dikatakan Nadeak dari beberapa kegiatan mereka di pedalaman beberapa waktu lalu aspirasi masih didominasi soal infrastruktur. "Kami melihat anggaran yang ada di pedalaman memang minim karena persoalan utama yang dihadapi pemerintah saat ini adalah keterbatasan anggaran," tukas Nadeak.

Nominal APBD 2017 mencapai Rp1.6 triliun, sementara untuk membiayai pembangunan jalan sepanjang 16.000 kilometer persegi itu tentunya sangat berat sekali. Maka dari itu, saat ini mereka mencoba untuk mengkaji penggunaan dana desa untuk membangun infrastruktur penghubung antar desa dan ibukota kecamatan.

"Kami meminta agar pemerintah desa bisa memanfaatkan dana desa yang cukup besar itu untuk mengelola dan membangun jalan penghubung. Tentunya jika semua program infrastruktur desa itu sudah diselesaikan maka anggaran itu nantinya harus dialihkan untuk peningkatan jalan," tegasnya.

Dijelaskan Nadeak, membangun di dalam desa sekarang tidak masalah karena sudah didukung dengan dana desa, tingga permasalahan jalan saja yang masih menjadi pemikiran. "Di sisi lain juga kami berharap agar pihak swasta bisa berperan aktif ikut membantu," pungkas Nadeak. (NACO/B-5)