Mata Rantai Gepeng Harus Diputus Oleh Satpol PP Palangka Raya

Oleh Testi Priscilla
19 April 2018 - 14:42 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Diu Husaini berpendapat bahwa sosialisasi terkait Perda Gelandangan dan Pengemis (gepeng) perlu kembali dilakukan.

Menurutnya, sosialisasi kepada masyarakat Kota Palangka Raya tentang isi dari perda tersebut sangat diperlukan mengingat keberadaan gepeng ini sangat meresahkan.

Mata rantai gepeng ini menurut Diu harus diputus oleh Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melalui Satpol PP.

"Gepeng terus terlihat di kawasan Kota Cantik Palangka Raya, seakan memiliki mata rantai. Itu pula yang harusnya diputus oleh pihak dan instansi terkait, utamanya Satpol PP untuk menindaknya," kata Diu Husaini, Selasa (17/4/2018).

Pada saat paripurna yang lalu, lanjut Diu, DPRD Kota Palangka Raya telah memberikan poin rekomendasi atas revisi Perda Gepeng.

"Dalam poin rekomendasi itu DPRD mengharapkan dinas-dinas terkait dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga kota bebas dari gepeng yang berada di jalan-jalan kota," jelas politisi Partai Hanura ini.

Menurut Diu, kerja nsama semua pihak untuk memberantas keberadaan gepeng sangat diperlukan. Terlebih gepeng ini kebanyakan datang dari luar Kota Palangka Raya.

"Harus ada upaya memulangkan gepeng ini ke daerah asal dan tidak kembali lagi ke Palangka Raya untuk mengemis atau meminta-minta. Kalau bisa justru mereka harus dibina dan disarankan untuk membuka pekerjaan atau usaha yang lebih baik," tandasnya. (TESTI PRISCILLA/B-6)

TAGS:

#Gelandang Dan Pengemis

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

YLKI Sebut Sertifikasi Halal Penting sebagai Standar Tertinggi Produk

14 Mei 2024 - 04:00 WIB

Presiden Sebut Impor Beras Tak Sampai 5 Persen Kebutuhan Nasional

14 Mei 2024 - 03:00 WIB

Perum Bulog mencatat kebutuhan beras di Indonesia pada 2024 mencapai 31,2 juta ton, berdasarkan prognosa neraca pangan nasional periode Januari hingga Desember 2024 yang telah disusun oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Kemendag Siapkan 2 Kebijakan Baru Terkait Minyak Goreng

14 Mei 2024 - 02:00 WIB

Bambang menyampaikan, perubahan HET MinyaKita dilakukan karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan harga biaya pokok produksi yang terus mengalami perubahan.

Pejabat Kementan Patungan Rp111 Juta Bayarkan Aksesori Mobil Anak SYL

14 Mei 2024 - 01:00 WIB

Sukim mengaku menyampaikan permintaan anak SYL tersebut terlebih dahulu kepada Sekretaris Ditjen Perkebunan Kementan Heru Tri Widarto. Setelah itu, barulah Heru memberi perintah untuk menyelesaikan pembayaran pembelian aksesori mobil anak SYL.

Windy Idol Irit Bicara Usai Diperiksa soal TPPU Hasbi Hasan

14 Mei 2024 - 00:00 WIB

Windy Idol sebelumnya telah diperiksa tim penyidik KPK pada Selasa (26/3) sebagai saksi dalam perkara dugaan TPPU tersebut.

Zohri Bersiap Ikuti Tokyo Open Demi Tiket Olimpiade Paris

13 Mei 2024 - 23:50 WIB

Zohri harus mencatat waktu di bawah 10 detik untuk memastikan tiket Olimpiade Paris 2024.

Perdagangan Karbon Capai 572.064 Ton per April 2024

13 Mei 2024 - 23:41 WIB

Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon menyediakan sistem perdagangan yang transparan, teratur, wajar, dan efisien sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.

OJK Kalteng Minta BPJS Ketenagakerjaan Dapat Bersinergi dengan TPAKD

13 Mei 2024 - 23:31 WIB

Menurut Fajar, pada kegiatan tersebut hadir sebagai Narasumber dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah oleh Sapto selaku Kepala Seksi PPA II A DJPB Provinsi Kalimantan Tengah.