Penerapan Pajak Karbon Perlu Masa Transisi

Oleh Danang Ristiantoro
10 Oktober 2021 - 15:00 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Anggota Banggar DPR RI Muktarudin menilai, rencana implementasi pajak karbon harus dipertimbangkan beberapa aspek domino yang akan muncul serta perlu adanya masa transisi, mengingat saat ini dalam proses pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.

"Implementasi pajak karbon harus dipertimbangkan secara komprehensif, supaya tidak kontraproduktif dengan misi pemerintahan Jokowi - Ma'aruf Amin, dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional," kata Mukhtarudin, Minggu, 10 Oktober 2021.

Diketahui bahwa, Rancangan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada Kamis, 7 Oktober 2021, mengatur tarif karbon minimal Rp 30 per kilogram karbon CO2e akan ditetapkan mulai 1 April 2022 mendatang.

Menurut Politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini, pungutan atas emisi karbon memiliki efek berganda yang signifikan, karena kebijakan tersebut memiliki konsekuensi berupa meningkatnya ongkos produksi sejumlah produk manufaktur.

"Padahal iklim usaha di sektor industri manufaktur baru akan bangkit, setelah terdampak sangat dalam akibat pandemi Covid-19. Jadi, penerapan pajak Karbon ini jangan sampai pengganggu," tuturnya.

Lanjutnya, aspek domino yang dihasilkan dari kebijakan ini, juga berpotensi menghambat ekspansi bisnis pelaku usaha di dalam negeri, karena biaya yang dikeluarkan jauh lebih mahal.

Untuk itu, anggota Komisi VII DPR ini meminta pemerintah berhati - hati dan perlu mengkaji secara komprehensif dalam menerapkan pajak karbon tersebut, karena sektor utama yang membentuk produk domestik bruto (PDB) Indonesia memiliki karakter padat energi.

"Reformasi struktural di bidang perpajakan ini jangan sampai kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi saya kira perlu ada masa transisi untuk penerapan pajak karbon ini," ungkapnya.

Namun demikian, Mukhtarudin pada prinsipnya tetap mendukung pengenaan pajak karbon yang berkaitan dengan upaya Indonesia untuk memperkuat ketahanan perekonomian Indonesia, dari ancaman risiko perubahan iklim sesuai Paris Agreement, Indonesia yang berkomitmen untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 41 persen pada 2030 dalam penanganan perubahan iklim global.

"Pada prinsipnya kita mendukung terhadap target penurunan emisi sebagaimana yang diamanatkan dalam Paris Agreement, tapi perlu memperhatikan keseimbangannya dengan pertumbuhan ekonomi dan daya dukung sumber daya alam yang kita punya," pungkasnya. (DANANG/B-5)

TAGS:

#Pajak Karbon

Sayembara Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2024

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Pakar Hukum: Hakim MK Dalam Fase Krusial Putuskan Sengketa Pilpres

19 April 2024 - 12:40 WIB

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Fahri Bachmid meyakini hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam fase krusial untuk memutuskan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Polsek Bukit Batu dan Satlantas Polresta Palangka Raya Lakukan Razia Knalpot Bronh

19 April 2024 - 12:30 WIB

Polsek Bukit Batu bekerja sama dengan Satlantas Polresta Palangka Raya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang masih menggunakan knalpot brong melalui razia yang digelar di wilayah Kecamatan Bukit Batu.

TKN: Prabowo Subianto Minta Hentikan Aksi Damai di MK

19 April 2024 - 12:20 WIB

Komandan Tim Kampanye Nasional bidang relawan (TKN Golf) Haris Rusli Moti menyatakan, Prabowo Subianto meminta penghentian aksi damai di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (19/4).

Pemko Palangka Raya Terapkan Pengelolaan Sampah Berbasis Circular Economy

19 April 2024 - 12:10 WIB

Pemko Palangka Raya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), menjalankan program pengelolaan sampah berbasis circular economy.

AS Veto Pengajuan Palestina Sebagai Anggota Penuh PBB

19 April 2024 - 12:00 WIB

Amerika Serikat (AS) pada Kamis memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut keanggotaan penuh Palestina di PBB.

Prestasi Pawai Takbir Beri Kebanggaan Tersendiri Bagi Disdik Kalteng

19 April 2024 - 11:50 WIB

Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng berhasil meraih peringkat II lomba pawai takbiran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng 1445H.

Klasemen Grup A: Qatar Lolos ke Perempat Final, Indonesia Peringkat 2

19 April 2024 - 11:40 WIB

Timnas Qatar dipastikan lolos ke perempat final Piala Asia U-23 2024 setelah meraih dua kemenangan di Grup A.

Pemko Palangka Raya Kejar Target Nol Persen Stunting

19 April 2024 - 11:30 WIB

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Palangka Raya, Fauzi Rahman menyatakan angka prevalensi stunting saat ini masih berada di level 16,04 persen.

Uni Eropa Desak Israel untuk Tidak Lakukan Operasi Militer di Rafah

19 April 2024 - 11:20 WIB

Uni Eropa dengan tegas mendesak Israel untuk mengurungkan niatnya untuk melakukan operasi militer di Rafah, sebuah kota di Jalur Gaza selatan yang dihuni oleh 1,4 juta pengungsi warga Palestina.

Pj Wali Kota Palangka Raya Tekankan Pentingnya Sinergi Antar Pegawai untuk Pelayanan Prima

19 April 2024 - 11:10 WIB

Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, menekankan pentingnya sinergi antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dalam menjalankan roda pemerintahan yang lebih baik dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Luwu Utara Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia