KPK Dukung TP4D Dibubarkan

Oleh Inilah.com
22 November 2019 - 17:00 WIB

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung langkah pemerintah membubarkan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dan TP4 Daerah (TP4D).

Menurut KPK, langkah pemerintah membubarkan TP4 dan TP4D sudah sangat tepat.

KPK sudah pernah memberikan laporan secara lisan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait banyaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum TP4 dan TP4D.

"KPK berpendapat bahwa keputusan pemerintah merupakan kebijakan yang tepat dan KPK pernah melaporkan secara lisan kepada Presiden bahwa TP4 banyak disalahgunakan," ungkap Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif saat dikonfirmasi, Jumat (22/11/2019).

Syarif membeberkan, KPK banyak menerima laporan dari para kepala daerah terkait adanya oknum tim TP4 yang menyalahgunakan wewenangnya. Para kepala daerah, kata Syarif, mengeluhkan banyaknya oknum TP4 yang tidak menjalankan fungsi pengawasannya.

"Para Bupati/Wali Kota/Gubernur juga banyak mengeluhkan banyak oknum tim TP4 yang menyalahgunakan fungsi pengawasan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dan Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan sepakat untuk membubarkan TP4 dan TP4D.

Menurut Mahfud, TP4 dan TP4D awalnya memang dibentuk untuk mengawasi serta mendampingi pemerintah daerah dalam menjalankan proyek program pembangunan agar terbebas dari praktik korupsi.

Seiring berjalanya waktu, program yang dibentuk di era kepemimpinan Jaksa Agung HM Prasetyo tersebut justru bermasalah. Banyak oknum Jaksa tim TP4D yang disebut mengambil keuntungan dari program tersebut.

"Ada keluhan-keluhan kadan kala dijadikan alat oleh oknum-oknum tertentu misalnya untuk mengambil keuntungan ketika seorang kepala daerah ingin membuat program pembangunan lalu minta minta semacam persetujuan sehingga seakan-akan sudah bersih ternyata tidak bersih," kata Mahfud di Kejaksaan Agung, Jakarta, 20 November 2019.

KPK sendiri pernah menangani kasus korupi yang melibatkan oknum anggota tim T4PD. Kasus tersebut terkait dugaan suap lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta Tahun anggaran 2019.

Dalam kasus itu, KPK menetapkan Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Yogyakarta yang juga anggota tim TP4D, Eka Safitra dan Jaksa di Kejari Surakarta, Satriawan Sulaksono sebagai tersangka.

Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono diduga menerima suap sekira Rp200 juta dari Direktur Utama PT. Manira Arta Mandiri, Gabriella Yuan Ana agar perusahaannya memenangkan lelang proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan di Jalan Supomo pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta.

Padahal, proyek tersebut seharusnya diawasi oleh Eka Safitra selaku TP4D dari Kejari Yogyakarta. Sementara Satriawan merupakan Jaksa yang mengenalkan Gabriella ke Eka Safitra. Atas bantuan Eka, PT Windoro Kandang (WK) yang merupakan perusahaan yang benderanya dipinjam Gabriella memenangkan lelang proyek tersebut. (INILAH.COM)

TAGS:

#TP4D Kejaksaan #Korupsi #Kpk #Komisi Pemberantasan Korupsi

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Kenyamanan Motor Jadi Kunci Marc Marquez Tembus Posisi Dua Sprint Race

26 Mei 2024 - 15:00 WIB

Pembalap Gresini Racing Federal OilMarc Marquez menyatakan keberhasilannya meraih podium 2 dalam Sprint Race MotoGP Catalunya 2024 pada Sabtu (25/5) berkat kinerja motor Ducati yang semakin nyaman dikendarai.

DPRD Gunung Mas Berharap Panwaslu Kecamatan Bisa Bekerja Penuh Tanggung Jawab

26 Mei 2024 - 14:50 WIB

Ketua DPRD Gunung Mas Akerman Sahidar menyambut baik dengan adanya pelantikan pengawas pemilu (Panwaslu) kecamatan untuk pilkada 2024.

Pemprov Kalteng: Perputaran Ekonomi Capai Rp20 Miliar Selama FBIM 2024

26 Mei 2024 - 14:40 WIB

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menyatakan selama penyelenggaraan Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) dan Festival Kuliner Nusantara (FKN) 2024, perputaran ekonomi secara keseluruhan mencapai sekitar Rp20 miliar.

Jemput Bola Pelayanan Dinas Dukcapil Disambut Antusias Warga Kecamatan Kapuas Tengah

26 Mei 2024 - 14:30 WIB

Program pelayanan jemput bola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Kapuas disambut antusias warga di wilayah Kecamatan Kapuas Tengah.

Keterbatasan Kapasitas Produksi, Perumdam Tirta Seruyan Usulkan Pembangunan IPA

26 Mei 2024 - 14:20 WIB

Keterbatasan kapasitas produksi instalasi pengolahan air (IPA) yang dimiliki Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Seruyan menjadi kendala utama dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pemkab Gunung Mas Serahkan Bantuan Peralatan Olahraga

26 Mei 2024 - 14:10 WIB

Pemkab Gunung Mas melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) serahkan bantuan peralatan Olahraga, Sabtu, 25 Mei 2024.

RSUD Kapuas Kini Miliki Layanan Operasi Laparoskopi

26 Mei 2024 - 14:00 WIB

Dalam rangka meningkatkan inovasi dan kemajuan pelayanan medis di Kabupaten Kapuas, RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas kini memiliki layanan operasi bedah laparoskopi.

Didaftarkan Relawan untuk Pilkada Lamandau, Pj Bupati masih Ingin Fokus Kerja

26 Mei 2024 - 13:50 WIB

Dinamika politik menjelang pesta demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lamandau pada 27 November mendatang masih dinamis. Termasuk munculnya nama Penjabat Bupati Lamandau Lilis Suriani dalam bursa bakal calon bupati.

Musang Pandan Terjebak di Rumah Warga Dievakuasi ERP

26 Mei 2024 - 13:40 WIB

Seekor hewan musang pandan atau Paradoxurus hermaphroditus terjebak di dalam ruang belakang rumah warga Jalan Jalak II, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya.

Kerusakan Jalan Menuju Pelabuhan Teluk Segintung Hambat Aktivitas Warga

26 Mei 2024 - 13:30 WIB

Masyarakat pengguna jalan mengeluhkan kerusakan yang terjadi di ruas jalan dari Kuala Pembuang menuju Pelabuhan Teluk Segintung.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia