Kritik Omnibus Law, Faisal Basri: Enggak Ada Gunanya

Oleh Teras.id
20 Desember 2019 - 06:50 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengkritik Omnibus Law yang akan menyederhanakan banyak undang-undang. Ia yakin, Omnibus Law yang tengah digodok pemerintah ini tidak akan berjalan dengan benar, jika tidak dibenahi dari awal.

"Start dari nol lagi benahi. Masuk dari awal, bicara itu kasih sinyal yang benar. Baru beres. Enggka ada gunanya Omnibus Law ini kalau begini caranya," ujar Faisal Basri di Hotel Millenium, Jakarta, Rabu, 18 Desember 2019.

Faisal menilai selama ini perumusan Omnibus Law ini cenderung tertutup karena tidak melibatkan banyak pihak, seperti buruh, dan pemerintah daerah. Bahkan, kata Faisal, Omnibus Law ini belum memiliki kajian akademis.

Menurut Faisal, dalam menyusun Omnibus Law ini, pemerintah hanya melibatkan pengusaha.

"Sangat berbahaya, tidak ada kepentingan buruh yang terwakili didalam proses pembuatan ini. Tidak ada kepentingan daerah, tadi dalam rapat daerah disampaikan. Kemudian tren berikutnya pembahasannya tertutup tidak lewat pengujian akademis, enggak ada pengujian akademis yang kita tahu," ujar Faisal Basri.

Ia mengungkapkan, hal ini hanya menunjukkan dominannya peran pelaku usaha dalam pembuatan Omnibus Law.

"Bahwa ini menunjukan dominannya dunia usaha dalam pemerintahan, anda hitung deh, menteri perdagangannya pengusaha, menko maritim pengusaha, menko perekonomian pengusaha, wamen-wamen pengusaha, staf khusus presiden pengusaha, pokoknya ini ujung-ujungnya kualitas investornya yang model-model begini," ungkap Faisal Basri blak-blakan.

Faisal menyarankan akan lebih arif jika daerah dilibatkan dalam Omnibus Law dengan diberikan 2 persen dari 10 persen Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebab, pemerintah daerah tidak punya pendapatan lain, selain panak kendaraan bermotor, dan pajak hotel, serta restoran.

"Bagian 2 persen di kasih ke daerah itu jauh lebih besar dari pajak-pajak yang dipreteli oleh daerah. Tapi nggak ada, nggak ada, pikiran pun nggak ada," tuturnya.

(teras.id)

TAGS:

#Omnibus Law #Ekonomi #Faisal Basri

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Kemenhub Minta Masyarakat Tolak Gunakan Bus Tak Punya Izin Jalan

12 Mei 2024 - 20:21 WIB

Hendro mengimbau masyarakat pengguna bus untuk terlebih dulu mengecek kelaikan jalan transportasi tersebut di aplikasi MitraDarat demi memastikan keamanan dan keselamatan selama perjalanan.

DLH Palangka Raya Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Potensi Karhutla

12 Mei 2024 - 20:00 WIB

Kewaspadaan, pencegahan, penanganan hingga pemulihan lahan pascakarhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga setiap individu dan komunitas.

Komnas Perempuan Minta Pemerintah Bentuk Femisida Watch

12 Mei 2024 - 19:41 WIB

Femisida adalah pembunuhan terhadap perempuan karena jenis kelamin atau gender-nya dan sebagai akibat eskalasi kekerasan berbasis gender yang terjadi sebelumnya.

Prabowo-Gibran Ingin Konsentrasi Wujudkan Janji Kampanye

12 Mei 2024 - 19:21 WIB

RUPST Telkomsel Tunjuk 3 Direksi Baru

12 Mei 2024 - 19:00 WIB

Susunan tiga direksi baru tersebut antara lain yakni Daru Mulyawan sebagai Direktur Finance and Risk Management menggantikan Mohamad Ramzy.

Menteri Agama Eek Hotel dan Dapur di Madinah

12 Mei 2024 - 18:41 WIB

Menag berkunjung ke Emaar Elite di wilayah Syamaliyah (sekitar 50 meter sebelah utara Masjid Nabawi) dan Meez Mary Kitchen For Serve Meals di Wilayah Hatim, Madinah.

KemenBUMN Siapkan Regulasi Program Karyawan Libur 3 Hari Sepekan

12 Mei 2024 - 18:21 WIB

Erick menyebuu?70 persen generasi muda memiliki masalah kesehatan mental. Oleh sebab itu, Kementerian BUMN mendorong program yang disebut "compress working schedule".

3 Klub dari SMP Ikuti Gala Siswa Indonesia Tingkat Kecamatan Tewah Tengah

12 Mei 2024 - 18:11 WIB

GSI merupakan wadah bagi para peserta didik jenjang SMP dalam menumbuhkembangkan bakat dan minat dalam bidang sepakbola, melalui pembinaan kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan sekolah.?

Timnas Putri Indonesia U-17 Belum Mampu Petik Kemenangan

12 Mei 2024 - 18:00 WIB

Sepanjang 60 menit permainan berjalan, Korea Utara melakukan penguasaan bola 80 persen berbanding 20 persen untuk Indonesia.

SMPN 1 Muara Teweh Gelar Pemilihan Ketua Ketua OSIS Periode 2024-2025

12 Mei 2024 - 17:51 WIB

Dalam kegiatan tersebut dihadiri Kepala SMPN 1 Muara Teweh Maslan, S. Pdi dan dewan guru lainnya serta kandidat Ketua dan Wakil Ketua Osis SMPN 1 Muara Teweh dan peserta lainnya.?

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia